SULSELSATU.com, MAKASSAR – Beredarnya informasi terkait langkah Fraksi Golkar yang mencopot posisi John Rende Mangontan dari Ketua Komisi D DPRD Sulsel menunai respons sejumlah kalangan masyarakat Toraja termasuk dari mantan Bendahara Golkar Luwu Nurhaeni Amir.
Neni sapaan akrabnya mengatakan, keputusan Fraksi Golkar terlalu keras sehingga dikhawatirkan bisa menimbulkan turbulensi politik ke depan.
Neni yang sebelumnya juga pernah maju sebagai Caleg DPRD Sulsel dapil Luwu Raya dari Golkar ini berpendapat, Golkar yang dikenal sebagai partai yang matang mengelolah konflik harusnya bisa lebih elegan jika muncul persoalan internal.
Pencopotan John Rende Mangontan dari Ketua Komisi D lanjutnya bisa diibaratkan seperti pesawat yang crash landing.
“Saya mencoba melihat ini dari sisi yang berbeda, tidak masuk pada konteks apakah pencopotan JRM sudah sesuai mekanisme partai atau tidak. Saya melihat lebih pada konteks etika, budaya, dan nasib Golkar ke depan. Untuk komunitas Toraja, sosok JRM ini cukup diperhitungkan. Dia bukan politikus kacangan, dia punya basis massa yang jelas dan ini sudah dibuktikan dengan langkahnya yang mulus ke DPRD Provinsi. Harapan saya Golkar bisa membaca ini,” jar Neni yang juga berdarah Toraja, Selasa (8/12/2020).
Neni yang saat ini menjadi Tenaga Ahli di DPR RI mengakui, apa yang dilakukan Ketua DPD Golkar Sulsel Taufan Pawe yang menegur dan memaksa John Rende Mangontan mengangkat 2 jari sebagai simbol dan dukungan untuk pasangan calon Bupati/Wakil Bupati Tana Toraja Nicodemus Biringkanae-Victor Datuan Batara saat kosolidasi partai, adalah hal wajar yang seharusnya tidak perlu “dikompori”.
“Sebagai Ketua yang hadir pada saat itu, apa yang dilakukan Pak Taufan Pawe adalah hal yang wajar. Kalau nggak ditegur ya wibawa ketua juga dipertaruhkan. Namun, endingnya tidak harus sampai mencopot JRM dari AKD. Kalau partai betul-betul mau tegas mulai dari level pusat sampai kabupaten kota, harusnya sudah banyak kader yang disanksi dengan keras karena tidak full mendukung calon yang diusung partai,” jelasnya.
Dalam setiap perhelatan Pilkada, Pilgub hingga Pilres, mantan Jurnalis Metro TV ini menilai, bukan hal yang baru lagi ketika ada kader partai yang berbeda dukungan dengan calon yang diusung partainya sendiri.
Beberapa pengurus partai bahkan secara terang-terangan mengkampanyekan calon lain. Perbedaan dukungan ini lanjutnya, bisa dipengaruhi oleh idealisme, pragmatisme, atau bahkan oportunisme.
“Mekanisme pengambilan keputusan dalam ajang pemilihan kepala daerah yang masih bersifat top-down bukan bottom-up bisa menjadi salah satu pemicu hal ini terjadi. Belum lagi jika dipengaruhi oleh orientasi politik pragmatis yang jangka pendek” imbuhnya.
Editor: Asrul
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar