Logo Sulselsatu

Penataan Aset Pemprov Sulsel Buruk Versi KPK

Asrul
Asrul

Rabu, 27 Januari 2021 20:15

Kepala Satgas pencegahan Direktorat KPK Niken Ariati. Sulselsatu/Jahir
Kepala Satgas pencegahan Direktorat KPK Niken Ariati. Sulselsatu/Jahir

SULSELSATU.com, MAKASSAR – Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis hasil penilaian capaian Monitoring Center of Prevention (MCP) program koordinasi dan supervisi pencegahan (Korsupgah) KPK hingga tahun 2020.

Kepala Satgas pencegahan Direktorat KPK Niken Ariati mengatakan MCP terfokus dalam delapan area capaian di antaranya tata kelola dana desa, penganggaran APBD, perencanaan barang dan jasa, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), APIP, manajemen ASN hingga manajemen aset daerah.

Khusus Sulsel dan Kota Makassar, kata Niken Ariati, capaian MCP sangat minim. Olehnya itu Pemprov menjadi perhatian lebih penerapan untuk perbaiki sistem pemerintahan yang baik dan bersih dengan sistem.

Baca Juga : Program Mudik Gratis Sulsel 2026 Pelindo Dapat Apresiasi Pemprov Sulsel

“Kebetulan Pemprov Sulawesi Selatan dan Pemkot Makassar ini agak rendah capaian nih. Sekitar dua ratus delapan puluhan. Makanya jadi perhatian,” katanya saat ditemui di kantor gubernur Sulsel Jalan Urip Sumoharjo Makassar, (27/1/2021).

Niken mengaku, Pemprov Sulsel harusnya memiliki capaian lebih baik. Apalagi Sulsel merupakan daerah yang juga dijadikan cermin pembangunan yang besar di Indonesia timur.

“Harusnya ya lebih bagus dong kan pemerintah provinsi dan pemerintah kota ibukota provinsi biasanya kan harusnya baik gitu,” ungkapnya.

Baca Juga : Kajati Baru Didesak Bongkar Dugaan Penyimpangan Proyek Irigasi P3A di Takalar

Dia mengaku banyak penyebab yang membuat capain MCP Pemprov Sulsel sangat rendah diantaranya penataan aset daerah yang tidak karuan.

“Makanya kami kan dorong terutama kalau di sini kami minta untuk perbaikan manajemen aset daerah, supaya aset-aset daerah tercatat,” ujarnya.

Selain itu, Niken juga menyarankan Pemprov Sulsel untuk lebih mempertegas saksi perlindungan aset daerah.

Baca Juga : Pemprov Sulsel Terseret Laporan Dugaan Korupsi Anggaran 2026 ke KPK

“Sementara kita minta supaya dipertegas sanksinya. Minta ber surat segera. Surat peringatan satu, dua, tiga. Kalau enggak kita laporkan ke Apgakum. Sebenarnya konteksnya seperti itu saja supaya lebih disiplin lagi,” pungkasnya

Penulis: Jahir Majid
Editor: Asrul

Cek berita dan artikel yang lain di Google News

Yuk berbagi informasi tentang Sulawesi Selatan dengan join di group whatsapp : Citizen Journalism Sulsel

 Youtube Sulselsatu

 Komentar

 Terbaru

Ekonomi19 September 2026 20:06
OJK Siapkan Aturan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis Mulai 2027
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan dua Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang menjadi dasar pengaturan dan pengawasan Bursa Mineral dan Ko...
Makassar19 September 2026 16:59
Haka Auto Ajak Komunitas Makassar Uji Efisiensi BYD M6 DM dan Teknologi V2L
PT Bumi Hijau Motor (Haka Auto) mengajak komunitas otomotif di Makassar merasakan langsung teknologi kendaraan elektrifikasi BYD melalui rangkaian keg...
Olahraga19 September 2026 16:35
Honda DBL 2026 Resmi Bergulir, Asmo Sulsel Siapkan Games dan Promo
Kompetisi Honda DBL with Kopi Good Day 2026 South Sulawesi resmi bergulir setelah Opening Party digelar di GOR UMI Makassar, Jumat (18/9/2026)....
News19 September 2026 13:49
Pelindo Dorong Transformasi Green Port, Luncurkan OPS di Tanjung Priok
PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo meluncurkan layanan Onshore Power Supply (OPS) di Dermaga Serbaguna Nusantara, Terminal PNP Dermaga 004,...