Logo Sulselsatu

DKPP Kukuhkan 6 Anggota TPD Sulsel Secara Virtual

Asrul
Asrul

Kamis, 01 April 2021 08:31

DKPP Kukuhkan 6 Anggota TPD Sulsel Secara Virtual

SULSELSATU.com, MAKASSAR – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengukuhkan enam (6) orang Anggota Tim Pemeriksa Daerah (TPD) untuk Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2021-2022 pada Kamis (1/4/2021).

Masing-masing dari anggota TPD itu terdiri dari unsur penyelenggara pemilu dan unsur masyarakat sipil. Dari unsur penyelenggara, Bawaslu Sulsel diwakili oleh Koordinator Penyelesaian Sengketa Asradi dan Koordinator Divisi Hubungan Masyarakat Saiful Jihad. Sementara dari KPU Sulsel, masing-masing Fatmawati dan Misna M.Attas, lalu dari unsur masyarakat sipil ada nama Dr Gustiana A. Kambo dan Rahmiwati Agustin.

Pengukuhan itu digelar secara virtual mengingat situasi pandemi Covid-19 yang masih berlangsung.

Baca Juga : Bawaslu Sulsel Harap Alumni SKPP Pelopor Pemantau Pemilihan

Plt Sekretaris DKPP, Arif Ma’ruf mengungkapkan, dari seluruh jumlah yang akan dikukuhkan sebagai Anggota TPD Periode 2021-2022, nantinya hanya sembilan orang yang akan dikukuhkan secara langsung di Ruang Sidang DKPP, Gedung DKPP, Jakarta. Sedangkan 192 orang lainnya akan dikukuhkan secara virtual.

Sponsored by MGID

“Sembilan orang yang dikukuhkan secara langsung berasal dari ketiga unsur dan sejumlah provinsi,” kata Arif.

Rincian dari 201 nama yang akan dilantik ini terdiri dari 68 orang dari unsur KPU Provinsi/KIP Aceh, 67 orang dari unsur Bawaslu Provinsi/Panwaslih Provinsi Aceh, dan 66 orang dari unsur Masyarakat.

Baca Juga : Ketua Bawaslu Sulsel Sebut Kampanye Politik Uang Harus Dimulai Dari Desa

Pengukuhan ini juga diikuti dan disaksikan langsung oleh Ketua dan seluruh Anggota DKPP. Selain itu, DKPP juga telah mengundang sejumlah pemangku kepentingan atau stakeholder, di antaranya adalah Menteri Dalam Negeri, Ketua Komisi II DPR, KPU, dan Bawaslu.

Arif menambahkan, dasar dari pembentukan TPD adalah ketentuan Pasal 164 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa dalam melaksanakan tugasnya DKPP dapat membentuk Tim Pemeriksa Daerah di setiap provinsi yang bersifat ad hoc.

Selain itu, payung hukum lainnya adalah Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tim Pemeriksa Daerah.

Baca Juga : Ketua Bawaslu Sulsel Ingatkan Bahaya “Racun” Politik Uang di Palopo

TPD adalah tim yang dibentuk oleh DKPP yang keanggotaannya terdiri dari unsur Masyarakat, unsur KPU Provinsi/KIP Provinsi Aceh, dan Bawaslu Provinsi/Panwaslih Provinsi Aceh. Tugas dari TPD adalah melaksanakan sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) di daerah.

Berdasarkan Pasal 6 Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2019, TPD memiliki wewenang untuk memeriksa dugaan pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh KPU Provinsi/KIP Provinsi Aceh, KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi/Panwaslih Provinsi Aceh, dan Bawaslu Kabupaten/Kota atau Panwaslih Kabupaten/Kota.

Editor: Asrul

Sponsored by ADVERTNATIVE

 Komentar

 Terbaru

Makassar28 September 2021 19:43
KPU Makassar Genjot Partisipasi Pemilih
SULSELSATU.com, MAKASSAR – Peningkatan partisipasi pemilih tetap menjadi perhatian utama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar. Terbaru, KPU...
Makassar28 September 2021 19:09
Persiapan Pembelajaran Tatap Muka, Ketua TP PKK Kota Makassar Tinjau Pelaksanaan Vaksinasi
SULSELSATU.com, MAKASSAR – Ketua TP PKK Kota Makassar, Indira Yusuf Ismail, meninjau secara langsung pelaksanaan vaksinasi di beberapa titik di ...
Makassar28 September 2021 18:50
Wawali Fatma Buka Resmi FGD Harap SDC Bersinergi Dengan Program Pemkot Makassar
SULSELSATU.com, MAKASSAR – Wakil Wali Kota Makassar, Fatmawati Rusdi membuka secara resmi acara Forum Grup Discussion (FGD) yang diadakan Skill ...
Sponsored by MGID
Kesehatan28 September 2021 18:15
Positivity Rate Covid-19 di Sulsel 1,10%
SULSELSATU.com, MAKASSAR – Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan mencatat angka Positivity rate harian Covid-19 di Sulsel kembali turun sela...