Logo Sulselsatu

Pemkot Makassar Terima LHP LKPD Tahun Anggaran 2020 Dengan WDP Dari BPK RI Provinsi Sulsel

Muh Jahir Majid
Muh Jahir Majid

Selasa, 18 Mei 2021 15:06

Pemkot Makassar Terima LHP LKPD Tahun Anggaran 2020 Dengan WDP Dari BPK RI Provinsi Sulsel

SULSELSATU.com, MAKASSAR – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Makassar tahun anggaran 2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan yang digelar secara virtual di ruang rapat Walikota, Selasa (18/5/2021).

Penyerahan LHP LKPD tahun 2020 oleh BPK RI Provinsi Sulsel memberikan penilaian Wajar Dengan Pengecualian (WDP) kepada Pemerintah Kota dengan berbagai catatan laporan keuangan selama tahun 2020.

Menanggapi hal tersebut Walikota Makassar Moh. Ramdhan “Danny” Pomanto akan segera mempelajari secara rinci hasil temuan dari BPK RI Provinsi Sulsel.

Baca Juga : Sempat Gagal di Tahun 2020, Pemkot Makassar Kembali Raih WTP dari BPK RI Di Bawah Kepemimpinan Danny Pomanto

“Dua tahun lalu sejak dipergunakan perhitungan accrual basis dalam laporan keuangan daerah tidak boleh diperkenankan itu pinjam meminjam, hal ini sangat primitif sekali, saya heran kenapa muncul di satu tahun ini, itu tandanya pemerintahan pada saat itu modelnya tidak terkontrol,mestinya semua harus terkontrol,” ungkap Danny.

Danny menegaskan di bawah kepemimpinannya bersama Wakil Walikota Fatmawati Rusdi memimpin Kota Makassar, dirinya memastikan akan membenahi LHP untuk meraih kembali target WTP.

“Saya bersama Fatmawati Rusdi akan membenahi semuanya agar kita kembali meraih WTP, yang terkait dan terlibat didalamnya akan kita resetting total, kita akan pelajari semua,” tegasnya.

Baca Juga : Danny Paparkan Inovasi Pemkot Makassar Pada Agenda Penilaian Kinerja Aksi Konvergensi Stunting Kabupaten Kota

Sekali lagi Danny mengingatkan bahwa di dalam misi pemerintahannya ada tiga tolak ukur untuk bebas dari indikasi korupsi.

“Jelas sekali sudah saya terangkan ada tiga ukuran bebas indikasi terhadap korupsi yaitu jujur LHP KPK , bebas LHP BPK dan bebas LHP dari inspektorat,” terangnya.

Acara ditutup dengan penandatanganan berita acara penyerahan LHP LKPD tahun 2020 dari pihak pertama Walikota pihak kedua yakni kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sulsel Wahyu Priyono kepada pihak Pertama Walikota Makassar.

 Komentar

 Terbaru

Otomotif27 September 2022 08:40
Peminat Mobil Jeep Semakin Meningkat, Showroom Jeep Kalla Kars Berikan Fasilitas Lengkap Bagi Konsumen
SULSELSATU.com, MAKASSAR – Mobil Jeep terus menunjukkan eksistensinya di kalangan masyarakat. Peminatnya terus bertambah meskipun ketersediaan u...
Video27 September 2022 00:16
VIDEO: Kebakaran di Rumah Padat Penduduk di Jalan Rappokalling Makassar
SULSELSATU.com – Kebakaran terjadi wilayah padat penduduk di Jalan Rappokalling, Kecamatan Tallo, Makassar, Senin (26/9) malam. Diketahui, kebak...
Video26 September 2022 21:25
VIDEO: Intip Showrom Jeep Pertama di Indonesia Timur, Ada di Jalan Ahmad Yani Makassar
SULSELSATU.com, MAKASSAR – Kalla Kars menghadirkan showroom authorized dealer Jeep pertama di Indonesia Timur. Berada di Jalan Ahmad Yani Makass...
Hukum26 September 2022 20:18
Pemprov dan Kanwil Kemenkumham Permantap Persiapan Kedatangan Lima Menteri di Makassar
SULSELSATU.com, MAKASSAR – Sekertaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Abdul Hayat Gani, bersama Kepala Kantor Wilayah (Kakanw...