Logo Sulselsatu

BPK Temukan 3 OPD Tekor, Plt Gubernur Sulsel Bakal Periksa hingga Beri Sanksi

Muh Jahir Majid
Muh Jahir Majid

Selasa, 01 Juni 2021 16:09

BPK Temukan 3 OPD Tekor, Plt Gubernur Sulsel Bakal Periksa hingga Beri Sanksi

SULSELSATU.com, MAKASSAR – Plt Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman bakal mengevaluasi tiga OPD di lingkup Pemprov Sulsel. Evaluasi ini dilakukan untuk mendorong perbaikan prosedur tatanan penganggaran lebih baik. Serta mendorong ketertiban dan pelayanan yang semakin meningkat bagi masyarakat banyak.

Apa lagi, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memberikan predikat opini wajar dengan pengecualian (WDP) atas Laporan Hasil Pertanggungjawaban (LHP) BPK-RI Perwakilan Sulsel atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Sulsel Tahun Anggaran 2020.

Ada beberapa catatan BPK atas pemeriksaan laporan keuangan dan laporan kinerja Pemprov Sulsel untuk tahun 2020. Salah satunya, ditemukannya pada tiga OPD yang tekor pada kas bendahara atau adanya sisa kas yang merupakan kas di bendahara pengeluaran yang belum disetorkan ke kas daerah sampai dengan 31 Desember tahun 2020.

Baca Juga : Plt Gubernur Sulsel Usulkan Pembangunan Stadion Mattoanging Program Prioritas Pemprov Sulsel

“Catatan dari BPK ini akan kami jadikan sebagai bahan evaluasi dan pemeriksaan lebih lanjut untuk OPD terkait,” tegasnya.

Sponsored by MGID

Menurutnya, pemeriksaan yang dilakukan ini atas rekomendasi dari Inspektorat. Sehingga kejadian tersebut agar tidak berulang kembali di tahun ini. Serta membentuk tim kerja yang lebih baik dan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan sistem pemerintahan.

“Kami butuh penguatan tim TAPD serta OPD. Tindak lanjut dalam 60 hari akan ditegasi untuk selesaikan dan jika ditemukan pelanggaran akan mengacu pada rekomendasi. Sanksi akan diberikan sesuai rekomendasi inspektorat” pungkasnya.

Baca Juga : Di Hadapan Menteri Kelautan dan Perikanan, Danny Pomanto Sebut Untia Pelabuhan Potensial

Selain itu, Sudirman juga mengatakan hal tersebut juga menjadi catatan penting bagi OPD lain dalam pengelolaan anggaran.

“ini juga menjadi warning untuk semua OPD. Sebagai pejabat negara, harus hati-hati. Setiap rupiah yang masuk ataupun yang keluar harus dipertanggungjawabkan sebaik-baiknya untuk orang banyak,” pintanya.

Sponsored by ADVERTNATIVE

 Komentar

 Terbaru

Ekonomi20 Juni 2021 20:23
Asmo Sulsel Beri Bantuan CSR Rp300 Juta ke Bupati Mamuju
SULSELSATU.com, MAKASSAR – Astra Motor Sulawesi Selatan (Asmo Sulsel) menyalurkan bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) dengan total Rp3...
Makassar20 Juni 2021 18:04
Muchlis Misbah Minta Pemkot Makassar Beri Perhatian Khusus ke Guru Mengaji
SULSELSATU.com, MAKASSAR – Anggota DPRD Makassar Fraksi Hanura Muchlis A Misbah meminta kepada Pemerintah Kota Makassar agar bisa lebih peka lag...
OPD20 Juni 2021 14:56
Pemkot Sudah Siapkan Perda Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin Makassar
SULSELSATU.com, MAKASSAR – Masyarakat Kota Makassar tak perlu khawatir jika menghadapi masalah hukum. Sebab, Pemkot Makassar memberikan bantuan ...
Sponsored by MGID
Sulsel20 Juni 2021 11:59
Pemkot-DPRD Parepare Sosialisasi Perda SPPD, Warga Usul Pagu Wilayah Ditambah Akomodir Anak dan Disabilitas
SULSELSATU.com, PAREPARE – Pemerintah Kota Parepare bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali turun sosialisasikan Perda Nomor 2 Tah...