SULSELSATU.com, MAKASSAR – Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari Fraksi Partai Nasdem, Andi Rachmatika Dewi kembali melanjutkan kegiatan resesnya masa persidangan 2, di Jalan Kalumpang Kelurahan Malimongan Baru, Kecamatan Bontoala, Makassar, Minggu (6/2/2022).
Pada kesempatan itu, warga Malimongan Baru lebih mendominasi menyampaikan aspirasinya terkait pembangunan jalan lingkungan di lorong dan pembangunan drainase.
Seperti di Jalan Cumi-cumi, warga menyampaikan berdasarkan hasil musrembang tahun ini, belum ada solusi terkait pembangunan drainase yang setiap penghujan datang selalu banjir dan masuk ke rumah warga.
Baca Juga : IKA Unhas Kembali Bergerak, Warga Banta-Bantaeng Terima Beras dan Uang Tunai
Begitu juga dengan pembangunan jalan lingkungan yang berada di antara Masjid Raya dan Jalan Cumi-cumi tidak pernah dipublis oleh pemerintah, bahkan sudah lima kali pergantian camat tidak pernah dikerjakan.
Menanggapi itu, Legislator Sulsel dua periode yang akrab disapa Cicu, mengatakan bahwa masalah banjir memang sudah menjadi masalah musiman setiap hujan tiba.
“Saya konsultasi dengan Pak Lurah Malimongan Baru, memang sering terjadi banjir disini. Terkait dengan pengerukan akan saya koordinasikan segera mungkin untuk pengerjaannya, Insya Allah kami bisa bantu follow up,” ujar Cicu.
Baca Juga : Warga Pertanyakan Iuran Sampah Gratis Pemkot Makassar ke Cicu Saat Reses di Baraya
Untuk pengerjaan jalan lingkungan di lorong yang harus dipertinggi, kata Cicu, membutuhkan waktu yang lama soal penganggaran dan pengerjaannya. Apalagi, jika baru diusulkan tahun ini, pasti akan dimulai pada tahun anggaran 2023.
“Insya Allah kami akan bantu mengkoordinasikan dengan pemerintah kota Makassar karena kewenangan pembangunannya juga ada di kota,” terang Ketua Komisi B DPRD Sulsel ini.
Cicu menambahkan, untuk anggaran pembangunan atau infrastruktur pada tahun 2020/2021 lebih diprioritaskan ke kesehatan. Makanya, ia meminta masyarakat agar bersabar.
Baca Juga : Buka Puasa Bersama, Cicu Perkuat Soliditas Kader NasDem Makassar
“Karena kewenangan kami di provinsi itu terbatas, kita pasti akan bantu untuk menyampaikan aspirasi ta semua ke pemerintah kota Makassar. Jadi sebenarnya dana kelurahan itu bisa dimanfaatkan dulu untuk pengerjaan dan perbaikan, memang dibutuhkan koordinasi yang intens,” pungkasnya.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar