Logo Sulselsatu

Wajib! Nama Harus Dua Kata, Maksimal 60 Huruf dan Tidak Boleh Disingkat

Sri Wahyudi Astuti
Sri Wahyudi Astuti

Selasa, 24 Mei 2022 16:05

Aturan baru Mendagri soal penulisan nama wajib 2 kata dengan minimal 60 huruf (CNBC Indonesia)
Aturan baru Mendagri soal penulisan nama wajib 2 kata dengan minimal 60 huruf (CNBC Indonesia)

SULSELSATU.com, JAKARTA – Pencatatan nama identitas pada dokumen kependudukan tidak boleh satu kata tapi minimal dua kata dengan minimal 60 huruf.

Keputusan tersebut dikeluarkan Menteri dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam aturan baru terkait pencatatan nama di sejumlah dokumen kependudukan.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan itu, pencatatan nama identitas warga di Kartu Keluarga (KK) hingga E-KTP wajib memiliki paling sedikit dua kata dan tak boleh disingkat.

Dilansir dari CNNIndonesia, Selasa, (24/5/2022), aturan pencatatan nama ini ditetapkan pada 11 April 2022 dan telah diundangkan pada 21 April 2022 oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Benny Riyanto.

“Tata cara pencatatan nama pada dokumen kependudukan dilarang disingkat, kecuali tidak diartikan lain,” demikian bunyi pasal 5 ayat 3 poin a dikutip dari CNNIndonesia.

Pada pasal 4 ayat 2 aturan itu juga mengatur kaidah pencatatan nama pada dokumen kependudukan. Antara lain yakni, mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir; jumlah huruf paling banyak 60 huruf termasuk spasi; dan jumlah kata paling sedikit dua kata.

“Jumlah huruf paling banyak 60 huruf termasuk spasi; dan jumlah kata paling sedikit dua kata,” bunyi poin b dan c Pasal 4 ayat 2 Permendagri tersebut.

Sementara itu, nama marga, famili, atau yang disebut dengan nama lain merupakan satu kesatuan dengan nama.

Selain harus dua kata, pencatatan nama pada dokumen kependudukan juga tidak boleh menggunakan angka dan tanda baca, serta dilarang mencantumkan gelar pendidikan dan keagamaan pada akta pencatatan sipil.

Permendagri Nomor 73/2022 juga mengatur ketentuan pengubahan atau perbaikan nama. Syarat perubahan atau perbaikan nama harus melalui proses penetapan pengadilan negeri.

“Dalam hal Penduduk melakukan pembetulan nama, pencatatan pembetulan nama termasuk bagian pembetulan Dokumen Kependudukan berdasarkan dokumen otentik yang menjadi dasar untuk pembetulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” demikian bunyi pasal 4 ayat 4.

Dalam Permendagri tersebut, dokumen kependudukan yang dimaksud meliputi biodata penduduk, KK, kartu identitas anak, e-KTP, surat keterangan kependudukan, dan akta pencatatan sipil.

 Komentar

 Terbaru

Video30 Juni 2022 14:06
VIDEO: Detik-detik Anggota Banggar DPR RI Ambruk depan Meja Sidang Rapat Paripurna
  SULSELSATU.com – Sebuah video memperlihatkan detik-detik Anggota Banggar DPR RI, Muhidin Mohammad Said, terjatuh. Ia terjatuh tepat di de...
Makassar30 Juni 2022 11:35
Hutan Mangrove Lantebung Jadi Unggulan Lorong Wisata di Tamalanrea
SULSELSATU.com, MAKASSAR – Program Lorong Wisata (Longwis) yang kini sedang dijalankan oleh Pemeritah Kota Makassar diharap bisa menjadi pemanti...
Video30 Juni 2022 10:40
VIDEO: Viral, Seorang Lansia Beli Pajero Cash dengan Sekarung Uang
SULSELSATU.com – Sebuah video memperlihatkan seorang kakek membeli mobil mewah Mitsubishi Pajero Sport viral di media sosial. Videonya viral lan...
Ekonomi29 Juni 2022 23:42
Terus Tumbuh Berkelanjutan, BRI Catatkan Sejumlah Aksi Korporasi Penting
SULSELSATU.com – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI sebagai bank terbesar di Indonesia, akan terus fokus mewujudkan solusi keuangan yan...