SULSELSATU.com,Jeneponto – Sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Jeneponto tercatat masih rendah realisasi serapan anggaranya. Padahal sudah memasuki Triwulan III tahun 2022.
Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jeneponto, Armawi A. Paki kepada sulselsatu.com, Selasa (09/08/2022) dibalik via pesan WhatsApp.
“Terendah Dinas PU 17 persen RSUD 19 persen dan BPKAD 20 persen,”ujar Armawi.
Sementara untuk OPD yang tertinggi realiasi serapan anggaranya yakni
Pemerintah Kecamatan Arungkeke 65 persen Inspektorat 65 persen dan Setda 64 persen.
Kata Armawi rendahnya serapan anggaran di Dinas PU karena dana DAK sementara berjalan pekerjaan fisiknya. Sedangkan untuk RSUD pada serapan BLUD.
“Untuk PKAD sangat tergantung Serapan Dana Desa ADD,”ujarnya.
Tambah Armawi, Serapan belanja juga sangat tergantung pada Realisasi pendapatan.
“Karena kegiatan itu masing-masing ada sumber dananya,”ujarnya.
Terpisah Anggota DPRD Jeneponto Fraksi PAN Asdin Basoddin Azis Beta untuk tahapan APBD perubahan tahun 2022 bulan Agustus ini sudah mulai memasuki tahapan penyampaian rancangan KUA PPAS.
“Kalau deadline rancangan APBD perubahan paling lambat minggu kedua akhir bulan September 2022. Rancangan APBD perubahan sudah disepakati bersama oleh DPRD dengan Pemerintah Daerah,”ujar Asdin.
Penulis Dedi
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar