SULSELSATU.com, MAKASSAR — Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mulai mengkaji konsep sosialisme Islam sebagai salah satu gagasan untuk membangun sistem ekonomi yang lebih berkeadilan dan berpihak kepada masyarakat.
Kajian tersebut dibahas dalam diskusi bedah buku Sosialisme Islam: Pemikiran H.O.S. Tjokroaminoto dan Ali Shari’ati yang digelar di Sekretariat DPC PKB Kota Makassar, Kamis (5/11/2026).
Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKB, Syamsu Rizal selaku keynote speaker, mengatakan diskusi tersebut merupakan bagian dari upaya partainya merumuskan konsep sosialisme yang sesuai dengan karakter dan kebutuhan Indonesia.
Baca Juga : Prabowonomic dan Ekonomi Konstitusi Dibedah, Panji Bangsa Dorong Kemandirian Ekonomi
Menurutnya, PKB ingin menggali lebih jauh bagaimana prinsip sosialisme Islam dapat diterapkan dalam kebijakan pemerintah, pengelolaan sumber daya ekonomi, hingga kehidupan masyarakat dan dunia usaha.
“Seperti apa sebenarnya sosialisme Islam itu, dan kami namakan sosialisme versi PKB. Apa yang seharusnya kita lakukan bersama-sama? Apa yang mesti dilakukan oleh kebijakan atau pemerintah dan apa yang dilakukan oleh kita sebagai warga negara, termasuk pelaku usaha atau pelaku bisnis,” kata Syamsu Rizal.
Ia mengakui istilah sosialisme masih kerap menimbulkan persepsi berbeda di tengah masyarakat Indonesia. Hal itu tidak terlepas dari sejarah politik nasional yang membuat istilah tersebut sering dikaitkan dengan komunisme.
Baca Juga : Ketua DPC PKB se-Sulsel Resmi Ditetapkan, Struktur Lengkap Segera Disusun
Padahal, menurutnya, pemikiran sosialisme juga memiliki akar dalam perjalanan pemikiran tokoh bangsa, salah satunya H.O.S. Tjokroaminoto. Gagasan serupa juga dikembangkan oleh pemikir asal Iran, Ali Shari’ati.
Deng Ical sapaannya menyebut PKB membutuhkan ruang diskusi terbuka untuk menemukan formulasi sosialisme yang dapat diterapkan dalam konteks Indonesia tanpa mengabaikan nilai-nilai kebangsaan dan sistem yang telah berjalan.
“Kami diminta untuk mendeklarasikan ini dan menyerap masukan-masukan dari berbagai kalangan. Siapa tahu dengan masukan dari Bapak-Ibu dan teman-teman sekalian, kita bisa menemukan konsep yang paling cocok untuk Indonesia,” ujarnya.
Baca Juga : Puluhan Calon Ketua PKB se-Sulsel Persentase ke DPP Strategi Besarkan Partai Bila Terpilih
Ia menjelaskan, salah satu aspek penting dalam gagasan tersebut adalah pemerataan akses dan pengelolaan sumber daya ekonomi. Menurutnya, kekayaan alam yang dimiliki Indonesia harus dimanfaatkan secara proporsional agar manfaatnya tidak hanya dinikmati kelompok atau perusahaan tertentu.
Dalam diskusi itu, Deng Ical juga menyinggung pentingnya penguatan koperasi sebagai salah satu instrumen ekonomi yang dapat memperluas distribusi kewenangan dan sumber daya kepada masyarakat.
Ia bahkan mengungkapkan adanya pembahasan di internal PKB mengenai pengaturan kepemilikan dan pengelolaan sumber daya alam, termasuk sektor pertambangan, dengan memperkuat peran negara dan masyarakat lokal.
Baca Juga : Seleksi Ketua DPC PKB Dimulai, Azhar Arsyad: Tak Hadir Otomatis Tersingkir
“Kalau dibilang tambang, kepemilikannya itu mesti negara 51 persen. Karena jelas dasar aturannya Pasal 33 dan Pasal 34,” ungkapnya.
Menurutnya, pengelolaan sumber daya alam tidak seharusnya hanya bergantung pada korporasi besar. Kelompok masyarakat lokal juga perlu memperoleh kesempatan untuk terlibat dalam pengelolaan dan pemanfaatan potensi ekonomi di daerahnya.
Ia menilai keterlibatan masyarakat lokal dapat memperluas akses ekonomi sekaligus mengurangi kesenjangan dalam penguasaan sumber daya.
Baca Juga : Muscab PKB Makassar, Gowa dan Takalar Resmi Dibuka, Ini Pesan Azhar Arsyad Bagi Kader
Deng Ical mencontohkan adanya pengembangan kawasan pertambangan rakyat yang membuka ruang partisipasi kelompok masyarakat dalam pengelolaan sektor pertambangan.
Lebih lanjut, ia menegaskan PKB ingin mendorong gagasan tersebut menjadi konsep kebijakan yang memiliki landasan regulasi dan mekanisme pelaksanaan yang jelas.
“Kami di PKB berkomitmen untuk memperjuangkan konsep ini. Kami akan dorong regulasinya, kami akan dorong mekanismenya sehingga konsep ini bisa sempurna dan bisa dilaksanakan di Indonesia,” katanya.
Meski demikian, ia menekankan bahwa penerapan konsep tersebut harus dilakukan secara bertahap dan tidak merugikan sistem yang sudah berjalan.
Menurutnya, tujuan utama gagasan sosialisme Islam yang sedang dikaji PKB adalah memperkuat keterlibatan masyarakat dalam pemerintahan sekaligus memastikan distribusi kesejahteraan berjalan lebih merata.
“Yang kita ingin lakukan itu adalah bagaimana mengembalikan pemerintahan kepada rakyat dan membawa rakyat masuk dalam pemerintahan,” tegasnya.
Deng Ical juga menekankan bahwa konsep sosialisme Islam yang sedang dirumuskan PKB tidak dimaksudkan hanya untuk kepentingan umat Islam. Gagasan tersebut diharapkan dapat menjadi konsep ekonomi dan sosial yang terbuka bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Karena itu, ia mengajak berbagai kalangan memberikan kritik, pandangan, dan masukan agar gagasan sosialisme yang dikembangkan PKB dapat menemukan bentuk yang sesuai dengan karakter Indonesia dan memungkinkan untuk diterapkan dalam kebijakan publik.
Hadir juga sebagai pembedah, Prof Tahir Kasnawi dan Bahrul Ulum Ilham serta sejumlah anggota DPRD Fraksi PKB DPRD Makassar.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar