Logo Sulselsatu

Jadi Tersangka Korupsi, Kejari Makassar Masukan ASN Jeneponto Andry Yusuf DPO

Muh Jahir Majid
Muh Jahir Majid

Kamis, 01 September 2022 19:48

Jadi Tersangka Korupsi, Kejari Makassar Masukan ASN Jeneponto Andry Yusuf DPO

SULSELSATU.com, MAKASSAR – Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar memasukkan oknum Aparatur Sipil Negera (ASN) Pemkab Jeneponto yang juga Ketua KSU Bina Duta yang mengelola Pasar Butung, Andry Yusuf, dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) setelah berulangkali mangkir dari panggilan jaksa.

Diketahui, Andri Yusuf ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana sewa lods dan jasa produksi di Pasar Butung.

Andri Yusuf masuk dalam daftar pencarian orang berdasarkan surat Nomor: PRINT-B-8309/P.4.1-/Ft.1/08/2022. Surat tersebut ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Makassar Andi Sundari.

Pihak Kejari Makassar sendiri membenarkan adanya penerbitan surat DPO untuk tersangka Andry Yusuf.

Di sisi lain, atas penetapan dirinya sebagai tersangka oleh Kejari Makassar, Andry Yusuf diketahui telah mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Makassar.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar Andi Sundari mengatakan, proses penyelidikan dan penyidikan yang berjalan terkait dengan dugaan korupsi penyewaan lods di Pasar Butung tidak terganggu dengan praperadilan yang diajukan.

“Kita hadapi saja (terkait praperadilan yang diajukan oleh Andri Yusuf),” terang Andi Sundari.

Andri Yusuf ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat tanggal 10 Agustus 2022 dengan Nomor 03/P.4.10/Fd.1/08/2022. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik melakukan serangkaian penyelidikan.

Andri Yusuf disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah ke dalam UU Nomor 20 Tahun 2022, serta disangka melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sebelumnya Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman menegaskan upaya seorang tersangka melakukan praperadilan bukan alasan tidak menghadiri panggilan jaksa dan masuk dalam daftar pencarian orang.

Boyamin menjelaskan, praperadilan tidak menghalangi langkah jaksa untuk menjemput paksa seorang tersangka dan mengeluarkan surat Daftar Pencarian Orang (DPO). “Langsung (Kejari Makassar) masukkan DPO dan DPO-nya disahkan ke pengadilan biar tidak diterima praperadilannya,” terang Boyamin.

Boyamin juga menegaskan, praperadilan bukan faktor penyebab tersangka korupsi tidak dimasukkan ke dalam daftar DPO. Lebih jauh Boyamin mengatakan, jika tersangka terus mangkir, upaya paksa dan penahanan bisa dilakukan walaupun gugatan praperadilan sedang berlangsung.

Sebelumnya dilansir, Kejari Makassar sudah melakukan pemanggilan secara patut, tapi yang bersangkutan berulangkali mangkir.

Tim jaksa sedang menyelidiki aliran dana yang diduga tidak disetorkan ke pihak PD Pasar Raya Makassar sejak 2019.

Dalam proses penyelidikan dan penyidikan, jaksa menemukan fakta hukum yang mengarah pada perbuatan tindak pidana korupsi. Hasil audit ditemukan adanya kerugian negara, yang ditaksir Rp15 miliar.

Cek berita dan artikel yang lain di Google News

Yuk berbagi informasi tentang Sulawesi Selatan dengan join di group whatsapp : Citizen Journalism Sulsel

 Youtube Sulselsatu

 Komentar

 Terbaru

Video06 Februari 2023 23:13
VIDEO: Emak-emak Diduga Curi Jilbab di Tenan Mall Panakkukang Makassar
SULSELSATU.com – Aksi pencurian jilbab terjadi di salah satu tenan di Mall Panakkukang Makassar. Kejadian tersebut terjadi pada Minggu (5/2/2023...
Nasional06 Februari 2023 22:55
Diguncang Gempa, Jokowi Sampaikan Belasungkawa ke Turki
SULSELSATU.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan belasungkawa kepada seluruh rakyat Turki dan Suriah, korban gempa bumi berk...
Entertainment06 Februari 2023 22:18
Akhir Pekan Ini Before Falling In Love with Mario G Klau Hadir di Makassar, Catat Tanggalnya
Penyanyi nasional sekaligus pencipta lagu, Mario G Klau bakal menghibur masyarakat Makassar pada 11 Februari 2023 mendatang. Konser Mario bakal digela...
Hukum06 Februari 2023 21:29
Kasus Honorium Fiktif Satpol PP Makassar, Saksi Mengaku Disuruh Buat Dua Rekening
SULSELSATU.com, MAKASSAR – Sidang lanjutan Kasus Korupsi Honorium Satpol PP makassar yang merugikan negara Rp 4,8 miliar kembali digelar, kali ini m...