SULSELSATU.com, MAKASSAR – Komisi D DPRD Sulawesi Selatan, membidangi Pembangunan melaksanakan rapat evaluasi Triwulan IV APBD tahun anggaran 2022.
Rapat evaluasi yang dipimpin Ketua Komisi D DPRD Sulsel, Andi Rachmatika Dewi dan Wakil Ketua Komisi, John Rende Mangontan menghadirkan OPD mitra kerja komisi D, salah satunya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Sulsel.
Wakil Ketua Ketua Komisi D Makassar, John Rende Mangontan menyoroti beberapa proyek pembangunan di Dinas PUTR yang realisasinya tidak mencapai 100 persen.
Baca Juga : Penanaman Pohon Kelapa Genjah dan Dalam di Taman Religi CPI, Komoditas Unggulan Sulsel dari Selayar
“Program pengelolaan dan pengembangan sistem darinase inikan sangat berdampak kepada masyarakat, realisasi anggarannya 96,78 persen, tapi fisiknya sudah 99,40 persen. Jadi kami mau tahu apa penyebabnya sehingga pekerjaan ini tidak 100 persen?,” kata
Kemudian kata John Rende, anggaran yang tidak dibayarkan sesuai realisasi fisik tersebut, apakah anggarannya dialihkan ke program lain ataukah jadi silpa.
“Ini mau ditahu supaya nanti Balitbanda dan keuangan akan mencocokkan dengan apa yang dikerjakan,” tuturnya.
Baca Juga : Pemprov Sulsel Harap PSBM Beri Manfaat Ekonomi Bagi Masyarakat dan Daerah
Olehnya itu, Legislator fraksi Golkar Sulsel ini minta agar Dinas PUTR untuk menjelaskan secara detail-detail terkait beberapa proyek pembangunan yang realisasinya tidak sampai 100 persen.
“Jadi, mengapa sampai fisiknya tidak bisa sampai 100 persen dan anggarannya tidak sesuai dengan realisasi fisiknya,” tandas John.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar