SULSELSATU.com, MAKASSAR – DPW PKB Sulsel memberi porsi yang sama kepada seluruh Bacalegnya yang akan bertarung di Pemilihan Legislatif tahun 2024 untuk DPRD Sulsel.
PKB tidak hanya ingin melihat komitmen Bacaleg pendatang baru, tetapi kepada sang petahana juga ingin diketahui seperti apa komitmennya saat menjabat sebagai anggota legislatif lewat Uji Kelayakan dan Kepatutan atau UKK.
“Uji kelayakan, kebutuhannya bukan sekadar prosedural belaka. Ini jauh lebih penting karena ingin mengolaborasi sejauh mana pemihakan komitmen teman-teman ketika sebelum menjadi anggota DPR dan setelah menjadi anggota DPR,” kata Ketua DPW PKB Sulsel Azhar Arsyad di sela-sela kegiatan UKK di Kantor LPP PKB, Jalan Hertasning, Makassar, Sabtu (29/4/2023).
Baca Juga : Bedah Pemikiran Tjokroaminoto dan Ali Shari’ati, PKB Rumuskan Sosialisme ala Indonesia
“Yang kedua, Alhamdulillah dihampir semua Dapil ini kan di atas 100 persen caleg yang mendaftar. DPW PKB butuh parameter yang terukur, makanya tim panelis yang kita datangkan itu dari berbagai profesi. Ada akademisi, NGO. Ada dari bagian media sosial, NU, Muhammadiyah,” sambung Ketua Fraksi PKB DPRD Sulsel itu.
Azhar menyampaikan bahwa, UKK ini sangat dibutuhkan persepektif yang lumayan lengkap sebelum pihaknya menentukan apakah Bacaleg tersebut pantas menjadi representasi, ikut kontestasi pemilu di 2024.
“Pengalaman saya sebagai Ketua Fraksi, sangat dibutuhkan anggota DPR yang betul-betul paham. Bukan hanya punya visi tapi paham fungsi-fungsi sebagai representasi sebagai legislator, jadi saya berterima kasih kepada seluruh panelis eksternal dari berbagai kalangan,” tuturnya.
Baca Juga : Prabowonomic dan Ekonomi Konstitusi Dibedah, Panji Bangsa Dorong Kemandirian Ekonomi
Azhar menyebut, mengapa persepsi publik ke lembaga legislatif begitu buruk, salah satu yang menjadi penyebab karena proses rekruitmen dari awal yang tidak berjalan baik.
“Karena kita paham betul bahwa kenapa muncul sampai hari ini stigmatisasi atau persepsi publik terhadap rendahnya pemihakan anggota DPR, atau lemahnya komitmen kerakyatan, itu karena proses rekrutmennya. Itu tidak pernah terukur. Itu yang coba kita buka,” jelas Azhar.
“Untuk Petahana, saya kira tetap menjadi prioritas yang dapat slot. Cuman UKK ini tetap dibutuhkan Petahana ikut. Kita ini juga mau memastikan apakah selama ini dia bekerja sebagai anggota DPR itu representatif karena untuk menentukan nomor urut apakah kita kasi nomor satu, apakah kita kasi nomor 9, dan seterusnya. Kalau soal slot insya allah kita tetap kasih,” demikian Azhar.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar