SULSELSATU.com, MAKASSAR – Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Makassar tahun ini diharapkan lebih transparan, objektif, dan berkeadilan. Sekolah swasta juga perlu dimasukkan dalam sistem sebagai sekolah pilihan.
Usulan itu mengemuka dalam forum Focuss Group Discussin (FGD) yang digelar Dewan Pendidikan Kota Makassar (DPKM) di kantor DPKM Makassar, Senin (12/6/2023). Forum ini dibuka Wakil Ketua DPKM Makassr, Dr Hj Apiaty Amin Syam.
FGD menghadirkan beberapa narasumber. Di antaranya pakar pendidikan Universitas Negeri Makassar, Prof Dr Arismunandar, Kadis Pendidikan Makassar, Muhyidin, dan Ketua Komisi D DPRD Kota Makassar, Andi Hadi Ibrahim Baso. FGD juga dihadiri para komisioner Dewan Pendidikan Kota Makassar.
Prof Arismunandar mengatakan proses PPDB harus mengcover seluruh lapisan masyarakat melalui empat jalur yakni jalur zonasi, prestasi, afirmasi, dan perpindahan orang tua.
“Untuk mengatasi kawasan yang blankspot karena jarak sekolah terlalu jauh, Dinas Pendidikan bisa menambah kuota di jalur prestasi,” kata Arismunandar.
Mantan Rektor UNM Makassar ini juga mengingatkan Dinas Pendidikan Makassar agar lebih hati-hati dalam menggunakan aplikasi PPDB. Ia menyarankan sebaiknya aplikasi yang digunakan adalah aplikasi pemerintah agar tidak disalahgunakan. Aplikasi itu bisa dikelola Dinas Kominfo atau aplikasi milik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Arismunandar juga menyoroti disparitas sekolah negeri dan swasta. Menurut dia, mestinya sekolah swasta yang menerima dana BOS dimasukkan dalam sistem PPDB sebagai pilihan alternatif. Aris menegaskan tidak boleh ada sekolah swasta penerima BOS menolak masuk sistem PPDB.
Problemnya, kata dia, kualitas sekolah swasta tidak merata. Banyak sekolah swasta yang kualitasnya sangat bagus. Tetapi tidak sedikit sekolah swasta juga kualitasnya tidak bagus. “Kualitas sekolah swasta sangat jomplang. Yang berkualitas semakin berkualitas, tetapi yang minim juga semakin minim,” katanya lagi.
Ketua Komisi D DPRD Makassar, Andi Hadi Ibrahim juga menyoroti sistem zonasi. Ia mengatakan kondisi di DKI Jakarta sangat berbeda di Makassar. Di DKI Jakarta, sekolah negeri menyebar merata di seluruh wilayah. Di Makassar, banyak kecamatan belum memiliki SMP negeri.
“Tetapi kami apresiasi pelaksanaan PPDB tahun lalu yang lebih tenang dibanding tahun sebelumnya. Tidak ada lagi warga yang datang ke DPRD. Mudah-mudahan penyelenggaraan PPDB tahun ini jauh lebih bagus,” katanya.
Kepala Dinas Pendidikan Makassar, Muhyidin mengapresiasi saran dan masukan terkait penyelenggaraan PPDB. Ia optimis pelaksanaan PPDB tahun ini akan transparan dan semakin bagus. Terkait partisipasi sekolah swasta, Dinas Pendidikan, kata dia juga memasukkannya dalam sistem PPDB.
“Pendaftaran PPDB akan dilakukan secara daring. Nanti pendaftaran ulangnya bagi mereka yang dinyatakan diterima dilakukan secara luring,” katanya.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar