SULSELSATU.com, Luwu Timur – Anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur melakukan monitoring pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta Dana Bantuan Keuangan Kepada Desa (BKK) untuk Tahun Anggaran 2022 di Daerah Pemilihan (Dapil) Kecamatan Malili dan Angkona. Kegiatan ini berlangsung di Aula Kantor Camat Malili pada Selasa (20/06/2023).
Monitoring ini menjadi langkah penting sebelum DPRD Luwu Timur menetapkan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Bupati terkait pelaksanaan APBD 2022.
Anggota DPRD yang terlibat dalam monitoring adalah Mahading, KH. Suardi Ismail, Najamuddin, dan Hj. Harisa Suharjo. Acara tersebut juga dihadiri oleh Camat Malili, Para Kepala Desa Dapil Malili – Angkona, serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Camat Malili, Nasir, menyampaikan bahwa di Kecamatan Malili, khususnya, sudah terbentuk satu perumdes yang terdiri dari Desa Baruga, Puncak Indah, dan Kelurahan Malili. Perumdes ini akan mengelola dana bantuan dari program pemberdayaan masyarakat yang berasal dari PT Vale.
“Alhamdulillah ini sudah dilakukan dan sedang berjalan di masing-masing desa kami untuk wilayah Kecamatan Malili,” ujar Nasir.
Selain itu, di Kecamatan Malili juga sudah menganggarkan sekitar 214 juta untuk dana stunting. Langkah ini dilakukan dalam rangka melakukan intervensi secara spesifik terkait isu nasional.
“Tidak hanya untuk dana stunting, tapi kami juga sudah meluncurkan rumah gizi Batara Guru yang ada di Desa Puncak Indah dan salah satu desa yang mendapatkan pendampingan gizi langsung dari Provinsi Sulsel,” jelas Camat Malili.
Komisi I DPRD Luwu Timur, Hj. Harisah, menyampaikan bahwa dalam pembahasan yang dilakukan, mereka fokus pada anggaran yang sudah terlaksana di tahun 2022. Sebagai fungsi pengawasan, DPRD akan mengevaluasi terkait pembahasan ranperda pertanggungjawaban APBD dan dana BKK.
“Anggaran kita di tahun 2022 dari target 1,6 triliun lebih tembus sampai terealisasi 1,7 triliun. Artinya di tengah jalan ada sumber pendapatan yang masuk sehingga, alhamdulillah di APBD kita bisa tembus di angka 1,7,” terang Harisah.
Hj. Harisah menyatakan bahwa penganggaran di tahun 2022 telah memberikan banyak kemajuan, terutama dalam menurunkan angka kemiskinan.
“Indikator anggaran yang kita support di dalam APBD alhamdulillah responnya bagus, dan hasilnya bagus, tetapi tentu masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki,” ucap anggota Komisi I DPRD Luwu Timur.
Dengan alokasi dana 1 miliar 1 desa, Harisah berharap dana tersebut tepat sasaran dan dimanfaatkan sebaik-baiknya, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat.
“Catatan dan informasi yang disampaikan hari ini akan menjadi pertimbangan dan bahan dalam pandangan fraksi kami serta rekomendasi dalam memberikan penilaian terhadap LKPJ,” pungkasnya.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar