SULSELSATU.com, JENEPONTO – Wakil Ketua DPRD Jeneponto, Irmawati nampak “kaget”, kendaraan dinas miliknya disebut sebut menunggak bayar pajak. Padahal kata dia gajinya dipotong setiap bulannya.
“Padahal gaji kami di potong 11 juta perbulan,”kata Irmawati dibalik pesan WhatsApp, Senin (25/09/2023).
Ia pun meminta agar dikonfirmasi ke Sekwan DPRD Jeneponto apa yang menjadi kendala sehingga pajak randisnya menunggak.
“Coba tanya sekwan. Apa kendalanya sampai pajak kendaraan tidak di bayar. (Karena) Persoalan STNK urusan sekretriat,”pungkasnya.
Ditanya terkait pemotongan Rp11 juta tersebut, apakah dipotong setiap tahun atau perbulan, Irmawati mengaku pemotongan itu setiap bulan dilakukan.
“Perbulan,”katanya.
Hanya saja pihaknya tak merespon lagi siapa yang memotong gajinya.
Menanggapi hal tersebut, Sekwan DPRD Jeneponto, Syarifuddin membantah adanya pemotongan gaji pimpinan DPRD Jeneponto terkait Pajak kendaraan.
“Tidak ada itu mana mau anggota DPRD dipotong. Tidak ada itu, mana mau di potong, bohon itu,”pungkasnya.
Syarifuddin mengaku jika pajak Randis Pimpinan DPRD Jeneponto menunggak karena anggaran tidak cukup di DPA untuk dibayarkan setiap tahunya.
“Anggarannya tidak cukup di DPA insya allah tahun ini (2023) di perubahan sudah saya ajukan,”ujar Syarifuddin kepada sulselsatu.com dibalik pesan WhatsApp.
Ia pun membeberkan total tunggakan Randis Pimpinan DPRD Jeneponto yang nilainya mencapai puluhan juta.
“Sekarang sudah saya ajukan di anggaran perubahan Rp33 Juta lebih untuk 3 mobil (Randis) Pimpinan DPRD,”katanya.
Jika disetujui dianggaran perubahan, Syarifuddin berjanji akan melunasi tunggakan pajak Randis Pimpinan DPRD Jeneponto ke Samsat.
“Insya Allah saya usahakan tahun ini selesai (Dibayar red),”katanya
Penulis Dedi
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar