SULSELSATU.com, MAKASSAR – Arah pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) akan mengusung konsep Ekonomi Biru. Hal ini untuk mewujudkan Provinsi Sulsel yang mandiri, maju, dan berkelanjutan.
Sebagai langkah awal dalam mewujudkan ekonomi biru, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel menggelar Forum Pertemuan Antara Pengusaha, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Pemerintah Daerah se Sulsel Tahun 2024, di Hotel Four Points, Kota Makassar, Rabu, 10 Desember 2023. Forum ini dibuka Penjabat Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin.
Bahtiar mengungkapkan, Provinsi Sulsel merupakan daerah yang dinamis dan kondusif untuk pengembangan dunia investasi. Terutama yang berkaitan dengan sektor potensial yakni kelautan-perikanan, pertanian-perkebunan, sektor peternakan dan sektor energi, yang sejalan dengan konsep sustainability (keberlanjutan), iklusifitas, serta mendukung kelestarian lingkungan sebagaimana konsep yang diusung baik oleh Blue Economy maupun Green Economy.
Baca Juga : Program Mudik Gratis Sulsel 2026 Pelindo Dapat Apresiasi Pemprov Sulsel
“Ekonomi biru menjadi isu penting belakangan ini karena lautan yang sehat menyediakan pekerjaan dan makanan, menopang pertumbuhan ekonomi, mengatur iklim, dan mendukung kesejahteraan masyarakat pesisir. Inilah yang menjadi arah ekonomi baru Sulsel,” jelas Bahtiar.
Forum ini, lanjut Bahtiar, dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan potensi sumber daya yang dimiliki Sulsel dan mengakselerasi pembangunan Sulsel di Tahun 2024. Maka, perlu penguatan dari semua pihak.
“Hari ini momentum bagi kita semua menentukan arah baru bagaimana kapal Phinisi di Sulawesi Selatan ini yang sedang berlayar menuju pulau impian, kita bawa ke track (jalur) yang benar,” terangnya.
Baca Juga : Pemprov Sulsel Terseret Laporan Dugaan Korupsi Anggaran 2026 ke KPK
Ia menyampaikan, Sulsel yang dalam sejarahnya bukan hanya pintu Indonesia timur saat ini, tetapi ratusan tahun lalu daerah ini pintu perdagangan dunia. Sehingga perlu dibangkitkan.
Berdasarkan hal tersebut, saat ini sedang disusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Sulsel, yakni 2024-2045. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, juga hendaknya membangun pembangunan daerah provinsi dan kabupaten/kota masing-masing, sebagai sub-sistem pembangunan nasional Indonesia, sekaligus sebagai subsistem pembangunan dunia.
“Kami yakini, Sulsel tidaklah satu ekosistem sendiri, tetapi saling berkaitan dengan pulau lainnya, termasuk di Pulau Sulawesi, Maluku dan Papua,” imbuhnya.
Baca Juga : Dorong Konektivitas Logistik di KTI, Pemprov Sulsel Apresiasi Kontribusi Pelindo
Gubernur Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat, juga turut diundang menghadiri forum ini.
Turut hadir Ketua DPRD Sulsel, unsur Forkopimda, Bupati/Wali Kota se Sulsel, Para Rektor Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta se Sulsel, Ketua Komite Ekonomi Sulsel Tanri Abeng, Pimpinan Perbankan se Sulsel, pengusaha dan eksportir se Sulsel.
Juga dirangkaikan dengan penandatanganan Memory of Understanding (MoU) antara Pemprov Sulsel dengan Pemkab Enrekang, Bone, Wajo, Sidrap dan Soppeng. Serta, penandatanganan Nota Kesepahaman antara PT Sulsel Citra Indonesia dengan PT Prisma Pusaka Artha Raya tentang Rencana Kerjasama Penyediaan Air Bersih di Sulsel.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar