SULSELSATU.com, Luwu Timur – Kunjungan Staf Ahli Menko Polhukam ke Kantor Bupati Luwu Timur disambut dengan antusias oleh Wakil Ketua I DPRD Luwu Timur, HM Siddik BM. Siddik menyampaikan beberapa perhatian terkait Izin Usaha Pertambangan yang menimbulkan kekhawatiran terhadap masa depan Luwu Timur.
Salah satu perhatian yang disampaikan Siddiq adalah mengenai Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dikeluarkan tanpa sepengetahuan Pemerintah Luwu Timur, bahkan wilayah IUP tersebut mencakup kantor Bupati Luwu Timur. Perusahaan yang mendapatkan IUP tersebut adalah PT. Tiga Samdura.
“Setelah berkoordinasi dengan Kementerian ESDM di pusat, ternyata kantor Bupati juga termasuk dalam wilayah IUP yang saat ini dimiliki oleh PT. Tiga Samdura,” ungkap Siddiq pada hari Rabu (06/03/2024).
Selain itu, penerbitan IUP oleh pemerintah pusat juga menyentuh kawasan Hutan Lindung dan Cagar Alam. Jika semua IUP ini dioperasikan di Luwu Timur, dipastikan masyarakat akan kesulitan mendapatkan air bersih, hutan akan terdegradasi karena kehilangan fungsi sebagai penyangga air, dan sumber air bersih milik PDAM Lutim seperti Lawape juga terancam habis.
“Saat ini, masyarakat di Desa Atue, Kecamatan Malili, sudah menolak adanya tambang nikel di desa mereka karena takut kehilangan sumber air bersih. Tak hanya itu, di sekitarnya terdapat kawasan Hutan Adat yang masih dijaga oleh masyarakat secara turun temurun,” jelas Siddiq.
Staf Ahli Menko Polhukam Bidang Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman, Abdul Rivai Ras, menyatakan tujuan kedatangannya ke Luwu Timur adalah untuk mendengar langsung permasalahan yang dialami oleh masyarakat terkait penerbitan IUP ini.
“Perhatian yang disampaikan Wakil Ketua I DPRD Lutim sangat penting. Kami akan berkoordinasi dengan Kementerian ESDM dan mencari tahu mengapa IUP tersebut sampai ke area Kantor Bupati Lutim. Ini sungguh luar biasa,” tambah Abdul Rivai Ras.
Rombongan dari Menko Polhukam ini terdiri dari Staf Ahli Bidang Ketahanan Nasional, Staf Ahli Bidang Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman, serta Staf Ahli Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
Mereka diterima oleh Wakil Bupati Lutim Akbar Andi Leluasa, Sekretaris Daerah Bahri Suli, Forkopimda, dan beberapa Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Luwu Timur.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar