Logo Sulselsatu

Polis Asuransi Bakal Masuk Jaminan LPS

Sri Wahyu Diastuti
Sri Wahyu Diastuti

Selasa, 30 Juli 2024 16:18

Temu Media Kantor Perwakilan LPS III Makassar. Foto: Sri Wahyu Diastuti / Sulselsatu.com.
Temu Media Kantor Perwakilan LPS III Makassar. Foto: Sri Wahyu Diastuti / Sulselsatu.com.

SULSELSATU.com, MAKASSAR – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tengah mempersiapkan program penjaminan polis (PPP) asuransi nasabah.

Program penjaminan polis asuransi nasabah ini akan berlaku untuk seluruh perusahaan asuransi (PA) di Indonesia.

Kabar gembira itu disampaikan LPS saat temu media Kantor Perwakilan LPS III Makassar di Jalan Latimojong, Selasa (30/7/2024).

Baca Juga : LPS Pertahankan Tingkat Bunga Penjaminan 3,75 Persen hingga Januari 2027

Hadir dalam kesempatan tersebut adalah Kepala Kantor Perwakilan LPS III Makassar Fuad Zaen, Plt. Kepala Divisi Surveilans Asuransi Rengga Gemilang Putra, dan Plt Kepala Divisi Edukasi, Humas, & Hublem 3 Dadi Hermawan.

“LPS tidak sekedar melakukan penjaminan simpanan nasabah di bank tapi juga menjamin polis asuransi dari perusahaan,” kata Fuad Zaen.

Penjaminan polis asuransi nasabah ini akan mulai berlaku pada 12 Januari 2028 mendatang. Tugas baru LPS ini sesuai yang diamanatkan Undang Undang Pengembangan dan Penguatan Sistem Keuangan (UU P2SK).

Baca Juga : LPS Luncurkan Program Pelajar Sulsel Menabung, Sasar 1.000 Pelajar

Plt. Kepala Divisi Surveilans Asuransi Rengga Gemilang Putra menjelaskan, program penjamin polis ini akan bekerja seperti program penjamin simpanan yang dilakukan LPS.

“Tujuannya adalah melindungi peserta polis tertanggung atau peserta perusahaan asuransi yang dicabut izinnya usahanya akibat mengalami kesulitan keuangan,” jelas Rengga.

Detailnya kata Rengga, program penjamin polis ini masih dalam pembahasan lebih lanjut. Nantinya, perusahaan asuransi yang bisa masuk menjadi peserta harus memenuhi tingkat kesehatan tertentu.

Baca Juga : HUT ke-21, LPS Pemeriksaan Kesehatan Gratis di 5 Daerah Sulsel

Plt Kepala Divisi Edukasi, Humas, & Hublem 3 Dadi Hermawan menambahkan, produk asuransi dari perbankan juga akan masuk dalam program penjamin polis ini.

“Biasanya perusahaan perbankan itu memilih anak usaha asuransi, dan nantinya akan masuk ke PPP ini. Berbeda dengan LPS yang hanya menjamin simpanan saja,” jelas Dadi.

Sementara itu, Fuad Zaen menjelaskan, menjaga kepercayaan nasabah bank, LPS mempercepat pembayaran klaim simpanan nasabah atas BPR/BPRS yang dicabut izin usahanya.

Baca Juga : OJK dan Kemenkes Perkuat Ekosistem Asuransi Kesehatan, Dorong Biaya Layanan Lebih Efisien

“Pembayaran klaim simpanan nasabah pada periode semester 1 tahun 2024 rata-rata hanya selama 5 hari kerja untuk pembayaran tahap pertama dan rata-rata selama 15 hari kerja untuk pembayaran tahap akhir, lebih cepat dibandingkan target UU LPS yaitu 90 hari kerja.

“Percepatan pembayaran klaim merupakan salah satu upaya LPS dalam menjaga kepercayaan nasabah. Nasabah tidak perlu takut lagi menabung di bank karena aman dijamin LPS,” ujar Fuad Zaen.

Cek berita dan artikel yang lain di Google News

Yuk berbagi informasi tentang Sulawesi Selatan dengan join di group whatsapp : Citizen Journalism Sulsel

 Youtube Sulselsatu

 Komentar

 Terbaru

Makassar02 November 2026 16:52
Aset Keuangan Syariah Tembus Rp3.300 Triliun, OJK Siapkan Strategi Penguatan
Industri keuangan syariah Indonesia terus menunjukkan perkembangan di tengah ketidakpastian ekonomi global....
Ekonomi02 November 2026 16:25
PLN Bantu 25 Perempuan Pesisir Paotere Kembangkan Usaha Kerajinan Sisik Ikan
PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sulawesi (UIP Sulawesi) membantu meningkatkan kapasitas usaha Kelompok Perempuan Pesisir Paotere melalui progr...
Bisnis02 November 2026 16:18
Pendapatan Telkom Tembus Rp113,5 Triliun hingga Kuartal III 2026
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk membukukan pendapatan konsolidasi sebesar Rp113,5 triliun hingga kuartal III 2026....
Hukum02 November 2026 16:07
Polda Sulsel Larang Personel dan Pegawai Isap Vape Cegah Penyalahgunaan Narkotika
SULSELSATU, MAKASSAR – Polda Sulawesi Selatan (Sulsel) melarang seluruh personel kepolisian dan Pegawai Negeri pada Polri (PNPP), menggunakan ro...