Logo Sulselsatu

Ajiep Padindang Soroti Kondisi Politik Terkini, Sebut Ada Partai Tak Berani Usung Kader Sendiri

Asrul
Asrul

Rabu, 07 Agustus 2024 09:23

Diskusi Jaringan Advokasi Pembangunan Politik Indonesia (JAPPI). Ist
Diskusi Jaringan Advokasi Pembangunan Politik Indonesia (JAPPI). Ist

SULSELSATU.com, MAKASSAR – Jaringan Advokasi Pembangunan Politik Indonesia (JAPPI) memberi perhatian khusus terhadap dinamika politik pada Pemilihan Kepala daerah (Pilkada) serentah tahun ini.

Pendiri JAPPI, Ajiep Padindang, mengatakan jelang pendaftaran 27 Agustus dan pemungutan suara 27 November, terdapat isu strategis yang menjadi perhatian bersama.

Menurutnya, figur bakal calon bupati/walikota, sesuai pemantauan lembaganya di sejumlah daerah dalam dua minggu, di beberapa daerah juga dibayangi isu kolom kosong atau kotak kosong. Namun, motifnya berbeda antara satu daerah dengan lainnya.

Baca Juga : Senator Asal Sulsel Ajiep Padindang Usulkan Pilkades Tak Lagi Dipilih Langsung

“Jika di Kabupaten Bone terjadi sinergi isu dengan provinsi, namun di Kabupaten Maros, memang partai-partai politik tidak mendapatkan figur yang berani maju bersaing. Sedangkan daerah lainnya masih terjadi dinamika yang tinggi dalam proses penentuan calon,” jelas Ajiep melalui keterangan resminya kepada awak media, Rabu (7/8/2024).

Ajiep, anggota DPD RI, menambahkan bahwa pemilihan kepala daerah di Sulsel terus dibayangi isu adanya klan politik yang terus bergerak dan membuat partai-partai politik lebih memilih untuk pragmatis dalam menghadapi Pilkada.

Pengalaman pada pemilu yang lalu, terjadinya transaksional secara masif yang tidak dapat disentuh secara nyata oleh pengawas pemilu, membuat partai politik ragu untuk mengusung figur yang tidak memiliki modal finansial yang kuat.

Baca Juga : Bidik Senayan, Caleg Golkar Ajiep Padindang Jadikan Gowa dan Makassar Basis Utama

“Semestinya partai politik berani mengajukan calon kepala daerah dan kadernya masing-masing sehingga memperlihatkan eksistensi partai politik tersebut,” sarannya.

Menurutnya, kebijakan yang sentralistik di internal partai politik (misalnya Partai Golkar) dalam menentukan calon kepala daerah cenderung mematikan demokrasi lokal. Semua keputusan tentang calon kepala daerah ditentukan pimpinan pusat.

“Sehingga yang terjadi adalah oligarki politik tingkat pusat merambah ke daerah, celakanya di daerah muncul klan baru yang merupakan lanjutan dari sistem dinasti,” katanya.

Cek berita dan artikel yang lain di Google News

Yuk berbagi informasi tentang Sulawesi Selatan dengan join di group whatsapp : Citizen Journalism Sulsel

 Youtube Sulselsatu

 Komentar

 Terbaru

Video02 Mei 2026 22:33
VIDEO: Aksi Demo di Flyover Makassar, Tolak Komersialisasi Pendidikan
SULSELSATU.com, MAKASSAR – Sejumlah mahasiswa di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, turun ke jalan memperingati Hari Pendidikan Nasional, 02 Mei 2...
Sulsel02 Mei 2026 22:29
Peringati Hari Buruh 2026, Wali Kota Parepare Tekankan Peran Vital Pekerja dalam Pembangunan
SULSELSATU.com, PAREPARE – Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, menunjukkan komitmen dan perhatian serius Pemerintah Kota Parepare terhadap para p...
Nasional02 Mei 2026 19:50
OJK Tekankan Peran Human Firewall Hadapi Ancaman Siber di Sektor Keuangan
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat kapasitas ketahanan siber industri keuangan digital nasional guna menjaga keberlangsungan sektor tersebu...
Video02 Mei 2026 19:49
VIDEO: Prabowo Tanyakan Manfaat MBG ke Buruh saat May Day di Monas
SULSELSATU.com – Presiden RI Prabowo Subianto menyinggung program MBG saat peringatan May Day. Pernyataan itu disampaikan di kawasan Monumen Nasiona...