SULSELSATU.com, JENEPONTO – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Jeneponto Langsung tancap gas melakukan koordinasi sekaligus silaturahmi ke OPD mitra kerjanya usai terbentuknya alat kelengkapan dewan (AKD).
“Benar, kami dari Komisi II melakukan kunjungan kerja yang dikemas dalam bentuk silaturahmi ketujuh Dinas terkait yang menjadi mitra kerjanya kami,”ujar Ketua Komisi II DPRD Jeneponto, Imam Taufik Bohari, Rabu (16/10/2024).
Imam Taufiq Bohari yang secara Aklamasi melalui musyawarah Mufakat disepakati menjadi Ketua Komisi II DPRD Jeneponto menyampaikan bahwa kunjungan ke semua kantor dinas yang menjadi mitra adalah bentuk komitmennya.
“Ini bentuk komitmen kami untuk bersinergi dan berkolaborasi dan memberikan yang terbaik bagi masyarakat Kabupaten Jeneponto,”ujarnya.
Adapun ke-tujuh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang menjadi mitra Komisi II DPRD Jeneponto yakni BPKAD, Bapenda, Perdagin, DPMPTSP, Pertanian, Perikanan dan Kelautan serta Dinas Ketahanan Pangan.
“Kunjungan kami selama dua hari ini merupakan kunjungan kerja awal untuk menjalin silaturahmi sekaligus perkenalan, karena kami di Komisi II kebanyakan orang baru,”pungkasnya.
“Pertemuan ini juga kami manfaatkan untuk mendiskusikan langkah-langkah sinergitas ke depan untuk bersama-sama mengoptimalkan setiap potensi yang ada,”sambungnya.
Imam Taufik Bohari yang merupakan Ketua DPC PPP Jeneponto juga menyampaikan beberapa hal dalam pertemuannya dengan OPD mitra Kerjanya itu
“Yang kami diskusikan diantaranya adalah dengan BPKAD kita membicarakan terkait bagaimana daerah kita bisa mendapatkan Dana Bagi Hasil dari pemerintah pusat dengan keberadaan PLTB. Di Bapenda ke depan kita harus mengoptimalkan sumber-sumber PAD termasuk melakukan penyesuaian tarif PBB untuk lokasi-lokasi industri dan Investasi. Demikian juga di OPD lainnya kita juga sudah melakukan komunikasi awal dalam rangka mengoptimalkan kinerja dan kolaborasi kita ke depan,”tegas Imam Taufiq Bohari.
Selain itu, Imam Taufiq sangat berharap untuk berkolaborasi dan bersinergi dengan seluruh OPD dalam membangun komunikasi dan jaringan ke tingkat provinsi dan pusat terutama untuk memaksimalkan pengalokasian
anggaran.
“Harus kita akui, saat ini sangat terbatas kemampuan PAD-nya sehingga postur fiskal kita dalam APBD masih kurang maksimal dalam mengakselerasi pembangunan di segala sektor,”sambungnya.
Adapun anggota DPRD Jeneponto yang bergabung di Komisi II yang dipimpin oleh Imam Taufiq Bohari (PPP) yakni Hardiyanti (PAN) sebagai Wakil Ketua, Saryono (PKS) sebagai Sekretaris, kemudian Nur Amin Tantu (Golkar), Herman (Gerindra), Fatwa (Nasdem) Marlina (Hanura), Humaera (PPP) dan Dian Ayu Pratiwi (PKB) masing-masing sebagai anggota.
Penulis Dedi Jentak
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar