SULSELSATU.com, TAKALAR – Realisasi pajak dan retribusi Kabupaten Takalar sangat rendah hingga memasuki awal triwulan keempat. Padahal, upaya untuk mendongkrak pendapatan telah dilakukan dengan menggunakan aplikasi Smart PAD yang anggaran pengadaannya menelan biaya miliaran rupiah.
Walhasil, belanja wajib Pemkab Takalar akhirnya terabaikan seperti tambahan penghasilan pegawai (TPP), anggaran dana desa (ADD) dan bagi hasil pajak dan retribusi (BHPR).
Ironisnya, beberapa proyek yang sebenarnya tidak prioritas malah digenjot seperti perluasan lahan kantor bupati dan lapangan upacara, serta acara seremonial lainnya.
Mantan legislator DPRD Takalar, Aswin Masjid mengatakan, untuk menutupi ketidakmampuan dalam memenuhi target PAD ini, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) selalu mengkambinghitamkan pinjaman program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang pembayarannya berasal dari Dana Alokasi Umum (DAK) dan sudah terjadwal pembayaran serta besarannya.
“TAPD tidak berhasil mendatangkan PAD dari objek potensial seperti RS Padjonga dan RSI Galesong. Padahal DPRD telah menyetujui anggaran untuk RSI puluhan miliaran dengan harapan bisa mendatangkan PAD yang signifikan,” kata Aswin, Jumat (25/10/2024).
Senada dengan Aswin, Ahmad Jais yang juga legislator DDPRD Takalar 2019-2024, menilai TAPD tidak cakap menjalankan tugas, karena targetnya banyak yang meleset.
“Kemampuan TAPD Takalar hanya bisa mengkambinghitamkan dana program PEN. Pemerintah seharusnya tidak lagi memposisikan pejabat yang tidak produktif seperti ini, karena masyarakat dan negara rugi menggaji dan memberikan fasilitas kepada pejabat yang kemampuannya hanya seperti itu,” ujar Ahmad Jais.
Lebih jauh, Ahmad Jais berharap anggota DPRD Takalar periode 2024-2029 mengawasi penggunaan anggaran yang tujuan awalnya menaikkan PAD tapi kenyataannya realisasinya rendah seperti anggaran Smart PAD dan anggaran untuk RSI sejak 2023 sampai 2024 karena nilainya miliaran. (*)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar