SULSELSATU.com, ENREKANG – Kebijakan Pj Bupati Enrekang, Marwan Masyur yang melakukan rotasi pejabat lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Enrekang menuai polemik. Sejumlah kelompok tertentu melakukan demonstrasi menolak kebijakan Marwan, meski begitu aksi demonstrasi tersebut dinilai tak mendasar.
Aktivis Mahasiswa, Mustamin Nanda menuturkan, aksi demonstrasi tersebut adalah hal yang yang biasa. Jika gerakan tersebut adalah niatan yang baik, lanjutnya maka patut diapresiasi.
Hanya saja, kata Mustamin, aksi tersebut salah kaprah. Menurutnya, Pj Bupati Marwan mestinya diberikan ruang untuk melakukan akselerasi percepatan tata kelolah pemerintahan, khususnya tata kelolah keuangan.
Baca Juga : Hanura Ogah Kotak Kosong di Pilkada Enrekang 2024
“Mestinya kita tidak boleh serta merta melakukan penolakan tanpa alasan dan tak mendasar. Sebab pada serah terima jabatan dari Pj Bupati sebelumnya memang mengakui bahwa ada minus anggaran diatas 400 M. Ini adalah jumlah yang sangat luar biasa dan dibutuhkan kerja cepat dan akurat untuk menyelesaikan itu,” kata Mustamin, yang juga adalah aktivis Muhammadiyah, pada Kamis (7/11/2024).
Diketahui, Pj Bupati sebelumnya, yakni Dr Baba mengakui bahwa keadaan keungan minus diatas 400 M. Hal itu diakui setelah serah terima jabatan pada beberapa waltu lalu.
“Nah, ini butuh penanganan yang serius agar Enrekang tidak terjebak dalam balutan utang,” kata aktivis Era tahun 2000-an ini.
Baca Juga : Yusuf Ritangnga Harap Dukungan PPP di Enrekang, Saharuddin: Sangat Representatif Untuk Menang
Apalagi, kata Mahasiswa Pascasarajana Unismuh Makassar ini, Pj Bupati Enrekang yang baru memiliki sejumlah beban yang harus diselesaikan. Beberapa diantaranya yang disebutkan Mustamin, yakni menjamin tata pemerintahan yang baik, tata kelola keuangan yang baik.
“Tidak cuma itu, pembayaran honor PPPK yang belum terbayar juga mestinya bisa diselesaikan, pembayaran utang pihak ketiga. Belum lagi penyelesaian maslah konflik agraria yang berada di Kecamatan Maiwa,” tegasnya.
“Dengan waktu yang sangat singkat maka Pj Bupati yang baru harus bekerja ekstra time, guna menjamin agar persolan-persoalan yang terjadi di Kabupaten Enrekang bisa teratasi sampai terpilihnya bupati defenitif,” tandasnya.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar