SULSELSATU.com, Luwu Timur – Juru Bicara Fraksi Partai Golkar, Wahidin Wahid, memaparkan tiga usulan utama yang dianggap krusial untuk masyarakat Kabupaten Luwu Timur. Usulan tersebut, hasil dari evaluasi lapangan dan aspirasi masyarakat, disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Luwu Timur pada Senin (11/11/2024). Wahidin menegaskan pentingnya usulan ini demi mendukung pembangunan yang merata dan berkelanjutan.
Tiga Usulan Utama Fraksi Golkar
1. Apresiasi Penyerahan Ranperda APBD 2025
Fraksi Partai Golkar memberikan apresiasi atas penyerahan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2025. Golkar berharap pembahasan dan pelaksanaan APBD 2025 dapat berjalan tepat waktu sesuai regulasi keuangan daerah yang berlaku.
2. Fokus pada Pembangunan Berkelanjutan dan Kesejahteraan Masyarakat
Golkar menegaskan bahwa APBD harus digunakan untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat. Dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah dan SDM yang potensial, Golkar mendorong optimalisasi potensi daerah untuk mewujudkan Luwu Timur yang lebih maju, sejahtera, serta berlandaskan nilai-nilai agama dan budaya.
3. Prioritas pada Kebutuhan Dasar Masyarakat
Fraksi Golkar menekankan pentingnya alokasi belanja daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sektor lain yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat. Golkar juga meminta peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah serta perencanaan anggaran yang efektif dan efisien untuk memastikan pembangunan yang merata.
Fraksi Golkar mengharapkan peningkatan pelayanan di sektor infrastruktur jalan, pertanian, pendidikan, dan kesehatan, terutama bagi masyarakat kecil.
“Fraksi Partai Golkar berharap agar usulan-usulan ini dapat segera dipertimbangkan dan diakomodasi dalam APBD 2025, sehingga dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Luwu Timur,” ujar Wahidin Wahid.
Rapat Paripurna ini dipimpin oleh Ketua DPRD Luwu Timur, dihadiri oleh seluruh Anggota DPRD, jajaran Pemerintah Daerah, dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Rapat bertujuan membahas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda APBD 2025.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar