SULSELSATU.com, MAKASSAR – Pimpinan Tinggi (Pimti) Pratama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Sulawesi Selatan mengikuti Soft Entry Meeting Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait Laporan Keuangan Tahun 2024.
Kegiatan ini berlangsung secara virtual dari Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah, Senin (20/1/2025), yang terpusat di Ruang Soepomo, Gedung Sekretariat Jenderal Kemenkumham.
Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Nico Afinta, saat membuka kegiatan, menekankan pentingnya koordinasi dalam pelaksanaan pemeriksaan keuangan.
Baca Juga : Kanwil Kemenkum Sulsel Ajak Publik Pahami Fungsi Jaminan Fidusia
“Soft entry meeting ini digelar untuk memastikan pelaksanaan pemeriksaan keuangan tahun 2024 dapat berjalan lancar. Kita masih berada dalam masa transisi, sehingga kerja sama dan kolaborasi menjadi sangat penting,” ujarnya.
Nico juga berharap laporan keuangan tahun 2024 dapat tersusun dengan baik, sehingga Kemenkumham kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.
Wakil Penanggung Jawab Tim Pemeriksa BPK, Ida Irawati, menjelaskan bahwa pemeriksaan dilakukan sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).
Baca Juga : Perayaan Natal Oikumene 2026, Kakanwil Kemenkum Sulsel Dorong Semangat Kebersamaan dalam Pelayanan Publik
“Proses ini harus didukung komunikasi yang efektif agar hasil pemeriksaan dapat dimengerti dan ditindaklanjuti dengan baik oleh pihak terkait,” kata Ida.
Pemeriksaan bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Kemenkumham tahun 2024 dengan memperhatikan kesesuaian laporan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian internal.
Kepala Kanwil Kemenkumham Sulsel, Andi Basmal, menyatakan kesiapan jajarannya dalam menyambut kunjungan tim BPK yang dijadwalkan berlangsung pada 20–23 Februari 2025.
Baca Juga : Prestasi Pengelolaan Anggaran, Kanwil Kemenkum Sulsel Terbaik IKPA TA 2025
“Kami meminta seluruh jajaran Kanwil Sulsel untuk kooperatif dan responsif dalam memenuhi data yang dibutuhkan oleh tim BPK,” tegasnya.
Kegiatan ini diikuti oleh Pimti Pratama Kanwil Sulsel, termasuk Kepala Pelayanan Hukum Demson Marihot, Kepala Divisi Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Heny Widyawati, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Meydi Zulqadri, serta jajaran pengelola keuangan lainnya.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar