SULSELSATU.com, JAKARTA – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Basuki Hadimuljono, mengungkapkan bahwa Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, telah memberikan arahan strategis terkait pelaksanaan kegiatan eksekutif, legislatif, dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara mulai tahun 2028.
“Sarana dan prasarana di Ibu Kota Nusantara sudah kami siapkan. Presiden Prabowo telah menginstruksikan agar seluruh kegiatan pemerintahan, termasuk eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dapat dilaksanakan di IKN pada 2028. Mulai Januari 2025, kami akan memulai pemetaan lokasi pembangunan infrastruktur, termasuk jalan utama,” ujar Basuki.
Basuki juga menambahkan bahwa Presiden akan mulai berkantor di IKN secara resmi pada 17 Agustus 2028, menandai tonggak sejarah baru bagi pemerintahan Indonesia.
Baca Juga : OPINI: Pertumbuhan Ekonomi 5,61%, Prabowo Efek
Pernyataan tersebut disampaikan Basuki dalam pertemuan dengan investor perbankan besar, seperti BRI, Bank Mandiri, BNI, Bankaltimtara, BTN, dan BCA.
Pertemuan ini bertujuan mempercepat pembangunan fasilitas perbankan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.
“Kehadiran kantor layanan perbankan merupakan prioritas untuk mendukung ekosistem kehidupan di IKN. Kami menargetkan layanan perbankan mulai beroperasi pada kuartal pertama 2026 guna memberikan pelayanan yang cepat dan efisien bagi penduduk,” jelasnya.
Baca Juga : Kalla Beton Jadi Mitra Proyek IKN, Suplai U-Ditch dan Ready Mix untuk KIPP
Basuki juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo telah memaparkan rencana besar perpindahan ibu kota ini dalam forum internasional G20.
Di forum tersebut, Prabowo menegaskan bahwa perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara adalah bagian dari visi pembangunan berkelanjutan Indonesia.
Selain itu, status Jakarta juga akan berubah. Presiden dan DPR telah menyepakati Jakarta tidak lagi menjadi Daerah Khusus Ibu Kota (DKI), melainkan Daerah Khusus (DK). Pembangunan Masjid Negara di IKN pun dijadwalkan mulai 2025 sebagai simbol religiusitas dan kebangkitan baru Nusantara.
Baca Juga : Kalla Beton Suplai Beton KIPP 1A dan 1B untuk Proyek IKN
“Ini adalah langkah besar yang akan membawa Indonesia ke era baru pemerintahan yang lebih maju dan terdesentralisasi,” tutup Basuki.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar