SULSELSATU.com, MAKASSAR – Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Makassar, Ruslan Mahmud, mendesak Pemerintah Kota Makassar untuk memprioritaskan peningkatan kesejahteraan tenaga non-Aparatur Sipil Negara (non-ASN), khususnya mereka yang belum lolos seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Ruslan mencatat, sebanyak 2.000 tenaga non-ASN di Kota Makassar telah lulus seleksi PPPK dan mulai tahun ini akan menjadi tanggungan pemerintah pusat.
Sementara itu, Pemkot Makassar masih harus mengelola anggaran untuk 12.000 tenaga non-ASN lainnya.
Baca Juga : Legislator DPRD Makassar Sentil GMTD, Fasum-Fasos Baru 7 Klaster Diserahkan ke Pemkot
“Tenaga non-ASN yang lulus PPPK kini menjadi tanggungan pemerintah pusat. Dengan demikian, anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk mereka bisa dialihkan untuk meningkatkan honor tenaga non-ASN lain yang belum terangkat,” jelas Ruslan, Senin (27/1/2025).
Politisi Golkar itu menambahkan bahwa langkah ini lebih mendesak dibanding membuka kembali rekrutmen tenaga honorer baru.
Menurut Ruslan, prioritas utama harus diberikan kepada mereka yang telah lama bekerja, termasuk kelompok Laskar Pelangi yang saat ini hanya menerima gaji sekitar Rp1,3 juta per bulan.
Baca Juga : Legislator Makassar Desak GMTD Bangun Instalasi Pengolahan Air, Jangan Bebani PDAM
“Kami mendorong agar gaji Laskar Pelangi dan tenaga non-ASN lainnya dinaikkan menjadi minimal Rp2 juta. Ini bentuk penghargaan atas pengabdian mereka dalam membantu pelayanan publik,” tegas Ruslan.
Lebih lanjut, Ruslan berharap pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar terpilih, Munafri Arifuddin-Aliyah Mustika, memberikan perhatian serius terhadap isu kesejahteraan tenaga non-ASN selama masa pemerintahan mereka di periode 2025–2029.
“Tenaga non-ASN memiliki peran besar dalam mendukung jalannya pemerintahan dan pelayanan publik. Pemerintah perlu menunjukkan komitmen nyata dalam memberikan apresiasi yang layak kepada mereka,” pungkas Ruslan.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar