SULSELSATU.com MAKASSAR – Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menghadiri High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Sulawesi Selatan, di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Kamis (6/3/2025).
Pertemuan ini juga diikuti oleh Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi, Ketua DPRD Kota Makassar, Kapolda Sulsel, Kepala Daerah se-Sulsel, Ketua Harian TPID Sulsel, dan Kepala perwakilan BI Sulsel.
Pertemuan ini digelar untuk memastikan kesiapan daerah dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok pada momen hari besar keagamaan nasional (HBKN) Ramadan dan Idulfitri 2025.
Dalam pertemuan tersebut, Munafri menekankan pentingnya kolaborasi lintas wilayah antara daerah penghasil dan daerah konsumen.
Kerja sama ini diharapkan mampu memperlancar distribusi, menjaga pasokan, dan menekan potensi lonjakan harga selama periode hari besar keagamaan.
“Kami sangat bergantung dari daerah penghasil sampai ke kami sebagai end user. Yang harus dipantau adalah yang di tengah-tengahnya,” ujarnya.
Munafri juga meminta dukungan dari daerah penghasil seperti Kabupaten Gowa, Maros, dan Takalar untuk memperkuat pasokan bahan pokok ke Makassar.
Sebagai daerah dengan permintaan tinggi, Makassar sangat bergantung pada distribusi bahan pangan dari wilayah sekitarnya.
“Kami mohon teman di daerah penghasil seperti Gowa, Maros, Takalar untuk jadi supporting di Makassar,” katanya.
Salah satu komoditas yang menjadi perhatian adalah cabai, yang kerap mengalami fluktuasi harga. Munafri melihat kondisi ini sebagai peluang bagi daerah tetangga dengan lahan pertanian luas untuk memenuhi kebutuhan pasar di Makassar.
“Cabai ini memang jadi persoalan umum. Persoalan yang menurut saya jadi opportunity bagi tetangga kami yang punya lahan pertanian besar seperti Gowa, Maros, Takalar yang memberi pasokan ke Makassar yang punya permintaan tinggi. Karena kami di Makassar ini tidak punya pasar induk untuk mengontrol harga,” jelasnya.
Untuk menekan laju inflasi, lanjut Munafri, Pemkot Makassar berencana mengembangkan pola pertanian lahan sempit.
Program ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan lokal dan mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah.
“Tahun ini Makassar akan fokus pola pengembangan pertanian lahan sempit. Minimal 20 persen bisa membantu menahan laju inflasi,” sebutnya.
Lebih lanjut, Munafri menyampaikan bahwa program pertanian perkotaan ini akan terintegrasi dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Sistem ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem yang saling menguntungkan antara masyarakat, pemerintah, dan lembaga keuangan.
“Program ini akan terhubung dengan KUR sehingga pola yang akan kita lakukan adalah pola tersistem yang saling menguntungkan,” pungkas Munafri.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar