SULSELSATU.com, MAKASSAR – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memulai langkah ambisius dalam memperbaiki mutu pendidikan dengan merehabilitasi ratusan sekolah di tahun 2025.
Program besar-besaran ini menyasar 243 sekolah yang akan mendapatkan perbaikan fasilitas, mulai dari ruang kelas, toilet, hingga sarana penunjang seperti musala dan sanitasi.
Kepala Dinas Pendidikan Sulsel, Iqbal Najamuddin, menyebutkan bahwa total ruang kelas belajar (RKB) yang akan diperbaiki mencapai sekitar 1.500 unit.
Baca Juga : Pelatihan ARKAS “Passirikia BOS” Disdik Takalar Diduga Labrak Permendikdasmen No 8 2025
“Tahun ini kita fokuskan pada sekitar 200 sekolah. Totalnya, sekitar 1.500 ruang kelas, toilet, dan berbagai fasilitas lainnya akan direhabilitasi,” ujar Iqbal, Sabtu (3/5/2025).
Untuk mendukung program ini, Pemprov Sulsel menggelontorkan anggaran lebih dari Rp200 miliar yang bersumber dari Dana Alokasi Umum Spesifik Grant (DAU SG) serta Dana Alokasi Khusus (DAK). Biaya rehabilitasi satu ruang kelas ditaksir mencapai Rp250 juta, sementara pembangunan toilet membutuhkan anggaran sekitar Rp100 juta per unit.
Salah satu terobosan dalam proyek ini adalah penerapan konsep *smart toilet* yang modern dan ramah lingkungan, sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo tentang pentingnya sanitasi sehat di lingkungan sekolah.
Baca Juga : Pemprov Sulsel Terseret Laporan Dugaan Korupsi Anggaran 2026 ke KPK
“Kita tidak bisa lagi menganggap enteng soal toilet sekolah. Sekarang kita dorong konsep toilet cerdas, bersih, dan layak pakai seperti yang terus disampaikan oleh Bapak Presiden,” tegas Iqbal.
Tak hanya fokus pada fisik bangunan, Pemprov Sulsel juga berupaya memastikan akses pendidikan merata hingga ke wilayah kepulauan. Di daerah-daerah dengan jumlah siswa terbatas, konsep ‘kelas jauh’ dan ‘sekolah rakyat’ akan diimplementasikan.
Model ini memanfaatkan rumah kayu atau bangunan sederhana seperti bungalow sebagai tempat belajar sementara.
Baca Juga : Dorong Konektivitas Logistik di KTI, Pemprov Sulsel Apresiasi Kontribusi Pelindo
“Di beberapa pulau, jumlah siswa hanya enam atau tujuh orang. Kalau kita bangun gedung permanen, tentu tidak efisien. Tapi dengan sistem ini, mereka tetap bisa belajar dan terdaftar dalam sistem nasional melalui Dapodik sekolah induk,” jelasnya.
Program perbaikan infrastruktur pendidikan ini ditargetkan selesai dalam tiga tahun ke depan, sesuai dengan instruksi Gubernur Sulsel.
“Arahan Pak Gubernur jelas, program ini harus selesai dalam tiga tahun. Mudah-mudahan semuanya bisa tuntas tepat waktu,” tutup Iqbal optimistis.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar