SULSELSATU.com, Luwu Timur – Dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran daerah, sejumlah Anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur melakukan kunjungan kerja ke Kecamatan Wasuponda pada Selasa (15/07/2025). Kegiatan ini merupakan bagian dari persiapan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
Kunjungan kerja tersebut berlangsung di Kantor Camat Wasuponda dan dihadiri oleh Anggota DPRD Luwu Timur, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Camat Wasuponda beserta staf, serta para Kepala Desa se-Kecamatan Wasuponda.
Anggota Komisi III DPRD Luwu Timur, Firman Udding, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi anggaran daerah. Menurutnya, kunjungan seperti ini penting dilakukan agar DPRD dapat memastikan bahwa anggaran yang telah dialokasikan benar-benar digunakan secara efektif dan efisien.
“Melalui kunjungan ini, kami bisa melihat langsung bagaimana anggaran daerah dilaksanakan di lapangan. Hal ini membantu kami dalam menilai efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran, sekaligus menjadi dasar dalam pengambilan keputusan pada pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD,” ujar Firman.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa kegiatan ini juga menjadi sarana untuk mengidentifikasi berbagai kendala atau kelemahan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Hasil evaluasi tersebut nantinya akan menjadi masukan penting dalam perbaikan kebijakan anggaran di tahun-tahun mendatang.
“Tujuannya tentu untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pengelolaan anggaran daerah. Dengan demikian, manfaatnya bisa dirasakan lebih luas oleh seluruh masyarakat Bumi Batara Guru yang kita cintai,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Firman Udding juga menyoroti dua sektor penting yang menjadi perhatian DPRD, yakni pendidikan dan kesehatan. Ia menegaskan bahwa layanan di kedua sektor ini harus menjadi prioritas agar masyarakat bisa merasakan pelayanan publik yang layak dan merata.
“Kami mencatat bahwa sektor pendidikan dan kesehatan masih memerlukan perhatian serius. Harapannya, melalui pengawasan ini, pelaksanaan anggaran ke depan bisa lebih tepat sasaran,” tutupnya.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar