SULSELSATU.com, YOGYAKARTA — Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menyelenggarakan kegiatan Penguatan dalam Rangka Peningkatan Pencatatan Hak Cipta dan Produk Hak Terkait di Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta pada Selasa, 22 Juli 2025.
Kegiatan ini diikuti oleh civitas akademika dari lingkungan ISI, sebagai bagian dari upaya memperkuat pelindungan Kekayaan Intelektual (KI) di sektor pendidikan dan budaya.
Program ini menjadi salah satu agenda strategis DJKI dalam rangka mendukung Tahun Tematik 2025: Hak Cipta dan Desain Industri, yang bertujuan meningkatkan kesadaran dan jumlah pelindungan atas karya-karya kreatif masyarakat Indonesia, khususnya di sektor seni, desain, dan industri kreatif lokal.
Baca Juga : Kakanwil Kemenkum Sulsel Dampingi Komisi XIII DPR RI Tinjau Rutan Makassar dalam Rangka Reses di Sulsel
Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian program DJKI yang digelar di enam Provinsi, yakni Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Papua Barat, Maluku Utara, Jambi, dan Nusa Tenggara Barat. Program ini bertujuan untuk meningkatkan layanan publik di bidang hak cipta serta memajukan potensi kreativitas dan inovasi lokal yang tersebar di berbagai daerah.
Dalam laporannya, Novi Mirawanty selaku Sekretaris Bidang Permohonan Hak Cipta yang dalam hal ini mewakili Direktur Hak Cipta dan Desain Industri menyampaikan pentingnya penguatan untuk mendorong peningkatan jumlah pencatatan hak cipta dan produk hak terkait dari kalangan akademik maupun pelaku industri kreatif.
“Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah pencatatan hak cipta dan produk hak terkait, serta memberikan kesempatan untuk menggali potensi baru dalam menciptakan model pembangunan yang berkelanjutan, berdaya saing tinggi, dan mendorong ekonomi kreatif yang memperkuat identitas budaya serta memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat lokal,” ujar Novi.
Baca Juga : DJKI Tekankan Transparansi Royalti di Forum WAMI
Kegiatan yang berlangsung interaktif ini tidak hanya memberikan penguatan pemahaman seputar jenis-jenis hak cipta dan produk hak terkait, namun juga dilengkapi dengan pendampingan teknis untuk melakukan pencatatan secara langsung.
Para peserta juga diberi ruang untuk menyampaikan kendala dan kebutuhan yang mereka hadapi dalam pengelolaan KI terutama karya para mahasiswanya.
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) ISI Yogyakarta Eli Irawati mengungkapkan bahwa pihaknya sangat antusias, namun masih membutuhkan arahan teknis yang komprehensif.
Baca Juga : Komisi XIII DPR RI Dorong Kanwil Kemenkum Sulsel Perkuat Layanan AHU dan Sentra Kekayaan Intelektual
“Kami sangat mengharapkan pencerahan karena kami belum sepenuhnya memahami tentang KI baik dari jenis maupun proses pengajuannya. Kami mohon bimbingan serta masukan mengenai kriteria apa saja yang perlu dipenuhi agar karya-karya kami dapat memperoleh pelindungan KI,” ujar Eli.
Melalui kegiatan ini, DJKI berharap tercipta sinergi antara pemerintah, akademisi, dan pelaku industri kreatif dalam membangun ekosistem KI yang inklusif dan berkelanjutan. Selain itu, DJKI juga mendorong agar setiap karya cipta, khususnya dari sektor pendidikan tinggi dan budaya, mendapatkan pelindungan yang memadai untuk dapat dimanfaatkan secara optimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional berbasis inovasi dan kekayaan budaya. (AMO)
Saat dimintai keterangan terpisah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kakanwil Kemenkum Sulsel), Andi Basmal, menegaskan komitmen wilayahnya untuk terus melanjutkan langkah DJKI dalam menjalin kerjasama yang erat dengan berbagai pihak.
Baca Juga : PNBP Naik 3,2%, Kanwil Kemenkum Sulsel Dapat Apresiasi Komisi XIII DPR RI
“Di wilayah Sulawesi Selatan, kami terus mendorong kolaborasi dengan Pemerintah Daerah, institusi akademisi, dan para pelaku ekonomi kreatif dalam mensosialisasikan pentingnya kekayaan intelektual,” ungkap Andi Basmal usai kegiatan ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Panaikang, Kamis (24/7/2025).
Menurutnya, kerjasama ini menjadi kunci utama dalam membangun kesadaran masyarakat tentang nilai strategis perlindungan KI bagi pengembangan ekonomi daerah.
“Kami melihat potensi besar di Sulawesi Selatan, mulai dari karya seni tradisional, kerajinan lokal, hingga inovasi teknologi yang dikembangkan di perguruan tinggi. Semua ini membutuhkan perlindungan KI yang memadai agar dapat memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat,” jelasnya.
Baca Juga : Penilaian Kompetensi ASN untuk Mutasi ke Kemenkum Resmi Dibuka, Kanwil Sulsel Hadir Secara Virtual
Lebih lanjut, Andi Basmal menekankan bahwa sosialisasi kekayaan intelektual harus dilakukan secara berkelanjutan dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat.
“Kami berkomitmen untuk menjadikan Sulawesi Selatan sebagai salah satu provinsi yang unggul dalam pemanfaatan dan perlindungan kekayaan intelektual, sehingga dapat menjadi motor penggerak ekonomi kreatif yang berbasis pada kearifan lokal dan inovasi modern,” pungkasnya.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar