SULSELSATU.com, MAKASSAR – Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum menggelar kegiatan Pembinaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Program yang diselenggarakan secara virtual melalui Zoom Meeting ini dihadiri 33 Kantor Wilayah se-Indonesia.
Kegiatan dibuka dengan laporan oleh Kepala Bidang Bina JDIHN Emalia Suwartika, dilanjutkan sambutan Kepala Pusat Layanan Literasi Hukum dan Pembinaan JDIHN BPHN, Saefur Rochim. Dalam sambutannya, dia menegaskan pentingnya pembinaan JDIH untuk memastikan pengelolaan dokumen dan informasi hukum sesuai standar nasional.
Hadir sebagai peserta utama pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan, Kakanwil Andi Basmal beserta tim analis hukum. Kehadiran mereka menunjukkan komitmen serius dalam memperkuat peran JDIH di tingkat daerah.
Baca Juga : Prestasi Pengelolaan Anggaran, Kanwil Kemenkum Sulsel Terbaik IKPA TA 2025
“JDIH bukan sekadar pusat dokumentasi hukum belaka, tetapi sarana edukasi dan literasi hukum untuk masyarakat luas,” tegas Kepala Pusat LLHPJDIHN BPHN.
Dia berharap dengan Modul Pembinaan JDIH terbaru 2025, pengelolaan JDIH semakin profesional, transparan, dan akuntabel.
Acara berlanjut dengan pemaparan materi pembinaan dari narasumber BPHN dan diskusi interaktif bersama peserta. Forum ini menjadi ajang berbagi pengalaman sekaligus mencari solusi atas tantangan pengelolaan JDIH di daerah.
Baca Juga : Andi Basmal Ajak Notaris dan PPAT Perkuat Kebersamaan di Natal Oikumene
Kakanwil Kemenkum Sulsel Andi Basmal, menyambut baik inisiatif BPHN ini. Menurutnya, JDIH berperan strategis sebagai jembatan informasi hukum antara pemerintah dan masyarakat.
“Melalui JDIH yang dikelola profesional, masyarakat Sulsel bisa mengakses informasi hukum terpercaya kapan saja. Ini sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan keterbukaan informasi publik,” ungkap Andi Basmal.
Dia juga menekankan pentingnya sinergi antara JDIH pusat dan daerah.
Baca Juga : Audiensi Kemenkum Sulsel dan Kejati Sulsel Fokus Layanan Publik dan Notaris
“Kami berkomitmen menjadikan JDIH Sulsel sebagai rujukan utama informasi hukum yang sahih bagi masyarakat. Pembinaan dari BPHN ini sangat membantu meningkatkan kapasitas pengelolaan JDIH di wilayah kami,” pungkasnya.
BPHN menargetkan peningkatan kualitas pengelolaan JDIH di Sulawesi Selatan melalui pembinaan ini. Harapannya, akses masyarakat terhadap informasi hukum yang sahih, akurat, dan terkini semakin mudah dan cepat.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar