SULSELSATU.com, MAKASSAR – Anggota Komisi B DPRD Sulawesi Selatan dari Fraksi Demokrat, Heriwawan, menyoroti lambatnya pengoperasian Koperasi Merah Putih di berbagai daerah di Sulsel. Meski seluruh koperasi telah terbentuk secara administratif, ia menilai aktivitas di lapangan masih belum sesuai harapan.
Heriwawan menyampaikan apresiasi kepada Dinas Koperasi Sulsel yang telah menuntaskan pembentukan koperasi hingga 100 persen. Namun ia menegaskan bahwa keberhasilan administrasi tidak akan memberi dampak signifikan jika koperasi tersebut belum benar-benar berjalan.
“Pembentukannya sudah selesai, itu kita syukuri. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana koperasi ini aktif dan melayani masyarakat. Itu yang akan menggerakkan ekonomi,” ujarnya.
Baca Juga : Pengawasan di Mangasa, Andre Prasetyo Tanta Terima Keluhan Kabel Provider dan Pendataan Bansos
Ia mengungkapkan, dari lebih 300 koperasi yang telah berdiri, sebagian besar belum berfungsi optimal. Bahkan ada yang belum menunjukkan aktivitas sama sekali. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai kendala yang dihadapi dan solusi yang sudah disiapkan oleh pemerintah daerah.
“Itu yang kami minta ke dinas. Apa hambatannya? Sudah ada jalan keluar atau belum? Kami ingin data jelas berapa yang sudah jalan, berapa yang belum, dan apa penyebabnya,” tegasnya.
Heriwawan menekankan bahwa Koperasi Merah Putih merupakan program prioritas nasional. Karena itu, pemerintah daerah diminta memberikan perhatian penuh agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat di tingkat bawah. Ia menyebut evaluasi rutin harus menjadi bagian dari pelaksanaan program tersebut.
Baca Juga : Pengawasan DPRD Sulsel di Mariso, Andre Prasetyo Tanta Tampung Keluhan Bansos dan Sanitasi
Komisi B DPRD Sulsel meminta agar evaluasi dilakukan setiap tiga bulan. Menurut Heriwawan, jadwal tersebut sesuai dengan siklus pengawasan legislatif yang berlangsung secara triwulanan, sehingga perkembangan di lapangan dapat dipantau secara berkala.
“Evaluasi per tiga bulan itu penting. Setiap triwulan kami melakukan pengawasan, jadi harus ada laporan perkembangan dari dinas. Tapi lebih baik lagi kalau operasionalnya tidak menunggu tiga bulan untuk bergerak, karena ini program prioritas Presiden,” katanya.
Sebagai kader partai pengusung pemerintahan, Heriwawan menegaskan komitmennya untuk memastikan program strategis nasional ini berjalan efektif. Ia menyatakan bahwa Komisi B siap turun langsung untuk mengawal implementasi agar tidak mandek di tengah jalan.
Baca Juga : Kunjungi Pelabuhan Bira, Komisi D DPRD Sulsel Dorong Perbaikan Infrastruktur
“Kami punya kewajiban politik memastikan program Presiden terlaksana dengan baik. Komisi B akan mengawal sampai ke lapangan. Program ini harus berjalan dan memberi dampak,” tutupnya.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar