SULSELSATU.com, MAKASSAR – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan, Andi Basmal, resmi melantik tiga profesi strategis, yaitu 2 orang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), 1 orang Pengganti Antar Waktu (PAW) Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris Takalar, dan 2 Notaris Pengganti Kota Makassar yang seluruh proses pembinaannya berada di bawah koordinasi Unit Kerja Eselon I Kementerian Hukum RI, yaitu Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU).
Ketiga profesi ini memegang peran penting dalam memperkuat sistem administrasi dan penegakan hukum di daerah.
Dalam sambutannya, Kakanwil menegaskan bahwa PPNS merupakan bagian integral dari sistem peradilan pidana (criminal justice system). Sebagai penyidik khusus, PPNS memiliki mandat untuk menangani tindak pidana tertentu dan menjadi pintu gerbang utama dalam proses penegakan hukum.
Baca Juga : Prestasi Pengelolaan Anggaran, Kanwil Kemenkum Sulsel Terbaik IKPA TA 2025
Pelibatan PPNS, menurut Andi Basmal, merupakan langkah strategis untuk menjawab tantangan kejahatan yang semakin kompleks dan beragam di tengah masyarakat.
Kakanwil menjelaskan bahwa pengangkatan PPNS dilakukan oleh Menteri Hukum melalui Ditjen AHU selaku instansi pembina, sehingga sinergi antara Kanwil, pemerintah daerah, dan Kepolisian menjadi mutlak untuk memastikan penyidikan berjalan efektif.
“Dengan kewenangan yang diberikan undang-undang, PPNS diharapkan mampu menjadi mitra penting kepolisian dalam memperkuat penegakan hukum berbasis profesionalisme dan integritas,” ucap Andi Basmal, setelah melantik dan mengambil sumpah di Aula Pancasila, Senin (24/11/2025).
Baca Juga : Andi Basmal Ajak Notaris dan PPAT Perkuat Kebersamaan di Natal Oikumene
Selain PPNS, Kakanwil juga menyoroti peran penting jabatan Notaris dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada masyarakat.
Sebagai pejabat umum pembuat akta otentik, Notaris wajib menjalankan tugas berpedoman pada Undang-Undang Jabatan Notaris demi menjamin keabsahan perbuatan hukum perdata.
Notaris Pengganti, yang dilantik hari ini, diharapkan memastikan kesinambungan layanan publik ketika Notaris definitif berhalangan sementara, baik karena cuti maupun kondisi kesehatan.
Baca Juga : Audiensi Kemenkum Sulsel dan Kejati Sulsel Fokus Layanan Publik dan Notaris
“Silahkan berikan layanan, kedepankan kepastian hukum terhadap akta otentik yang diterbitkan notaris,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Andi Basmal turut menjelaskan eksistensi MPD yang bertanggung jawab melakukan pengawasan berjenjang. Pelantikan PAW MPD Notaris Takalar merupakan bagian dari upaya memastikan fungsi pengawasan tetap berjalan.
MPD berperan sebagai mekanisme perlindungan hukum bagi masyarakat sekaligus instrumen menjaga profesionalisme dan akuntabilitas notaris.
Baca Juga : Penyuluhan Hukum di SMPN 48 Makassar, Kemenkum Sulsel Ingatkan Risiko Medsos
Kakanwil menegaskan bahwa pejabat yang dilantik hari ini adalah individu terpilih yang telah mendapat kepercayaan negara. Karena itu, ia berharap seluruh pejabat yang baru dilantik dapat menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab.
“Untuk seluruh unsur, baik itu PPNS, PAW MPD, dan Notaris Pengganti, terus perkuat sinergi dan kolaborasi sebagai kunci optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing sektor hukum,” pungkasnya.
Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Demson Marihot, yang turut menyaksikan prosesi pelantikan menyampaikan bahwa pelantikan ini bukan hanya seremonial administratif, tetapi momentum untuk memperkuat kualitas pelayanan hukum di Sulawesi Selatan.
Baca Juga : Kakanwil Kemenkum Sulsel Temui Kapolda Sulsel, Bahas Sinergi Layanan Hukum
Ia menekankan pentingnya profesionalisme, disiplin, dan komitmen pejabat yang dilantik dalam menjalankan tugasnya.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar