SULSELSATU.com, MAKASSAR – Maraknya kasus kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi kembali dikeluhkan warga Kota Makassar.
Keluhan tersebut mengemuka saat Anggota DPRD Sulawesi Selatan dari Fraksi NasDem, Andre Prasetyo Tanta (APT), menggelar agenda pengawasan di Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Jumat (5/12/2025).
Dalam kegiatan tersebut, Andre didampingi Pj RW Jabar serta para RT terpilih hasil pemilihan terbaru. Warga memanfaatkan sesi dialog untuk menyampaikan keresahan mereka mengenai lemahnya perlindungan data di berbagai layanan publik maupun swasta.
Baca Juga : Kunjungi Pelabuhan Bira, Komisi D DPRD Sulsel Dorong Perbaikan Infrastruktur
Salah satu warga, Haeril Akbar, mengungkapkan bahwa semakin banyak kasus penyalahgunaan data terjadi belakangan ini, mulai dari penggunaan identitas tanpa izin hingga praktik pengajuan pinjaman online (pinjol) oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
“Banyak warga mengeluhkan datanya dipakai oleh orang lain. Ada juga kasus pinjol yang diambil menggunakan data pribadi tanpa sepengetahuan pemiliknya. Kami sangat berharap pemerintah memperketat pengawasan terhadap lembaga atau perusahaan yang meminta data warga,” ujar Haeril.
Ia menegaskan bahwa pemerintah perlu hadir memberi jaminan keamanan data, mengingat masyarakat sering kali menjadi korban tanpa mengetahui bagaimana data mereka bocor.
Baca Juga : Andi Tenri Indah Dorong Modernisasi Pertanian Gowa dengan Bantuan Alsintan
Menanggapi keluhan itu, Andre Prasetyo Tanta menyatakan akan meneruskan aspirasi warga kepada pihak terkait, termasuk dinas teknis yang membidangi komunikasi dan informatika serta lembaga perlindungan data.
“Ini persoalan serius. Perlindungan data pribadi adalah hak warga. Keluhan ini akan kami bawa untuk ditindaklanjuti agar ada penguatan pengawasan dan sistem keamanan data,” tegas Andre.
Menurutnya, pemerintah perlu memperketat regulasi, meningkatkan literasi digital masyarakat, serta memastikan lembaga yang mengumpulkan data publik memiliki standar keamanan yang memadai.
Baca Juga : DPRD Sulsel Evaluasi Pengelolaan Dana BPJS Kesehatan Provinsi dan Daerah
Agenda pengawasan APT ini menjadi ruang bagi warga untuk menyampaikan langsung persoalan mendasar yang berdampak pada kenyamanan dan keamanan digital mereka sehari-hari.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar