SULSELSATU.com, MAKASSAR – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) mencatat capaian signifikan dalam pelaksanaan harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi terhadap Rancangan Produk Hukum Daerah sepanjang tahun 2025.
Berdasarkan data rekapitulasi per 5 Desember 2025, total 1.039 rancangan produk hukum telah melalui proses pembahasan dan fasilitasi harmonisasi oleh Kanwil Kemenkum Sulsel.
Dari jumlah tersebut, 191 di antaranya merupakan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), sementara 848 lainnya adalah Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Ranperkada).
Baca Juga : Pos Bantuan Hukum Desa Jadi Perhatian Kemenkum Sulsel di Barru
Capaian ini menunjukkan tingginya tingkat kolaborasi antara pemerintah daerah kabupaten/kota dengan Kanwil Kemenkum Sulsel dalam memastikan kualitas regulasi yang disusun sesuai prinsip peraturan perundang-undangan dan selaras dengan kebijakan nasional.
Proses harmonisasi yang berlangsung sepanjang tahun melibatkan kerja intensif tim perancang peraturan perundang-undangan Kanwil Sulsel bersama jajaran perangkat daerah.
Proses harmonisasi ini tidak hanya berfokus pada kesesuaian norma dan struktur regulasi, tetapi juga memastikan setiap rancangan memiliki kejelasan rumusan serta dapat diimplementasikan secara efektif.
Baca Juga : Kakanwil Dorong Budaya Kerja Agile melalui Komitmen Bersama Pembangunan ZI Tahun 2026
Kegiatan harmonisasi juga mencerminkan peran strategis Kanwil Kemenkum Sulsel sebagai mitra Pemda dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis regulasi yang berkualitas.
Setiap usulan yang masuk direspons melalui mekanisme asistensi profesional untuk memastikan substansi regulasi tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi serta memenuhi kebutuhan daerah.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Sulawesi Selatan, Andi Basmal, dalam keterangannya, Sabtu (6/12/2025) menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terbangun bersama pemerintah daerah.
Baca Juga : Kemenkum Sulsel Siapkan Manajemen Risiko 2026 untuk Tingkatkan Akuntabilitas
“Ribuan produk hukum yang berhasil diharmonisasi per tanggal 5 Desember 2025 merupakan bentuk komitmen Kanwil Kemenkum Sulsel, khususnya tim perancang peraturan perundang-undangan, dalam menuntaskan target kinerja yang berdampak langsung pada capaian kinerja lembaga. Angka ini akan terus bertambah hingga akhir Desember nanti, tentu dengan tetap melihat jumlah usulan dari pemerintah daerah terhadap permintaan harmonisasi produk hukum,” ujarnya.
Dengan capaian tersebut, Kanwil Kemenkum Sulsel menegaskan komitmennya untuk terus memberikan layanan harmonisasi yang cepat, akurat, dan berkualitas sebagai bagian dari kontribusi nyata terhadap pembangunan hukum daerah yang lebih maju dan responsif.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar