SULSELSATU.com, MAKASSAR – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) menegaskan komitmennya untuk mengoptimalkan peran humas dalam meningkatkan penyebaran informasi kekayaan intelektual kepada publik melalui partisipasi aktif pada IP-PR Summit 2025.
Forum strategis berskala nasional ini menjadi penguatan peran humas sebagai garda terdepan komunikasi publik KI di era digital.
Hal tersebut mengemuka dalam kegiatan IP-PR Summit 2025 yang mengusung tema “World Class IP Communication in the Digital Era” digelar pada 15–18 Desember 2025 secara hybrid.
Baca Juga : Perayaan Natal Oikumene 2026, Kakanwil Kemenkum Sulsel Dorong Semangat Kebersamaan dalam Pelayanan Publik
Kegiatan ini diikuti oleh ASN bidang humas dari seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum serta jajaran Sekretariat Jenderal, dengan menghadirkan tujuh pembicara kompeten di bidang komunikasi publik dan kekayaan intelektual.
Sejak awal, forum ini dirancang sebagai ruang konsolidasi nasional untuk menyatukan persepsi dan strategi komunikasi kekayaan intelektual yang lebih efektif, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Dalam laporannya, Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Andrieansjah, menyampaikan bahwa IP-PR Summit 2025 bertujuan memperkuat kapasitas serta peran strategis insan humas. Selama empat hari pelaksanaan, peserta dibekali materi pengelolaan media sosial, manajemen isu, relasi media, serta layanan informasi publik berbasis teknologi guna menjawab tantangan komunikasi di era digital.
Baca Juga : Prestasi Pengelolaan Anggaran, Kanwil Kemenkum Sulsel Terbaik IKPA TA 2025
Andrieansjah menegaskan bahwa Indonesia tidak kekurangan regulasi kekayaan intelektual. Tantangan utama justru terletak pada rendahnya pemahaman, kepercayaan, dan kepatuhan publik terhadap sistem KI yang telah dibangun. Kekayaan intelektual dinilai masih dipersepsikan rumit, elitis, dan kerap kalah oleh narasi isu viral yang emosional.
Menjawab tantangan tersebut, humas didorong untuk bertransformasi menjadi orchestrator ekosistem kekayaan intelektual Indonesia.
Peran ini menuntut humas mampu menerjemahkan bahasa hukum ke dalam bahasa publik, menggeser komunikasi dari pasal-pasal normatif ke manfaat regulasi, serta menghadirkan narasi kesuksesan dan harapan yang mudah dipahami masyarakat.
Baca Juga : Andi Basmal Ajak Notaris dan PPAT Perkuat Kebersamaan di Natal Oikumene
Penguatan peran humas juga ditegaskan oleh Staf Khusus Menteri Hukum Bidang Hubungan Luar Negeri, Yadi Hendriana, yang menyampaikan empat fungsi kunci humas, yakni melindungi, menceritakan, membangun legitimasi, serta menciptakan nilai ekonomi dan keberlanjutan. Keempat fungsi tersebut menjadi fondasi komunikasi kekayaan intelektual yang kredibel dan berdampak luas.
Forum ini turut membahas strategi konkret penguatan indikasi geografis (IG), termasuk kolaborasi dengan pemerintah daerah melalui promosi, pameran, business matching, hingga rencana pengembangan program IG Tourism yang mengintegrasikan produk IG dengan destinasi wisata, baik di tingkat nasional maupun internasional.
Secara terpisah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan, Andi Basmal, menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan IP-PR Summit 2025.
Baca Juga : Audiensi Kemenkum Sulsel dan Kejati Sulsel Fokus Layanan Publik dan Notaris
Ia menegaskan bahwa Kanwil Kemenkum Sulsel berkomitmen mengoptimalkan peran humas sebagai penggerak utama glorifikasi isu kekayaan intelektual melalui komunikasi publik yang kolaboratif, inovatif, dan berorientasi pada manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kanwil Kemenkum Sulsel akan terus memberikan kontribusi aktif terhadap strategi komunikasi dalam penyebaran informasi Kekayaan Intelektual. Harapannya, masyarakat bisa lebih paham mengenai manfaat pelindungan kekayaan intelektual, baik dari segi legalitas, maupun peningkatan ekonomi,” ujar kakanwil.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar