SULSELSATU.com, JAKARTA – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan, Andi Basmal memaparkan evaluasi kinerja Kanwil Kemenkum Sulsel Tahun 2025 dalam kegiatan Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja dan Refleksi Akhir Tahun Kementerian Hukum yang berlangsung di Grand Mercure Jakarta Kemayoran, Selasa (16/12/2025).
Dalam paparannya, Kakanwil menyampaikan bahwa secara umum kinerja Kanwil Kemenkum Sulsel menunjukkan tren positif. Dari perjanjian kinerja periode Januari–Oktober 2025, sebanyak 16 indikator kinerja kegiatan berhasil tercapai, sementara dua indikator belum tercapai.
Adapun pada perjanjian kinerja periode November–Desember 2025, dari 14 indikator kinerja kegiatan, 12 indikator telah tercapai, satu belum tercapai, dan satu masih dalam proses pencapaian.
Baca Juga : Perayaan Natal Oikumene 2026, Kakanwil Kemenkum Sulsel Dorong Semangat Kebersamaan dalam Pelayanan Publik
“Capaian ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran Kanwil Kemenkum Sulsel, meskipun kami juga mencermati sejumlah tantangan strategis yang perlu ditindaklanjuti secara serius,” ujar Andi Basmal.
Di bidang pengelolaan anggaran, Kakanwil mengungkapkan bahwa realisasi anggaran Kanwil Kemenkum Sulsel hingga pertengahan Desember 2025 mencapai 89,61 persen, dengan proyeksi realisasi akhir tahun sebesar 97,68 persen. Sementara itu, nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) juga menunjukkan capaian yang sangat baik.
Pada sektor pelayanan hukum, Kanwil Kemenkum Sulsel terus mendorong optimalisasi layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) dan Kekayaan Intelektual (KI). Tren permohonan AHU dan KI tercatat meningkat dari tahun ke tahun, disertai capaian PNBP tahun 2025 sebesar lebih dari Rp13 miliar yang bersumber dari layanan AHU dan KI.
Baca Juga : Prestasi Pengelolaan Anggaran, Kanwil Kemenkum Sulsel Terbaik IKPA TA 2025
Selain itu, Kanwil Kemenkum Sulsel juga berperan aktif dalam fasilitasi perancangan peraturan perundang-undangan di daerah melalui layanan E-Harmonisasi Ranperda dan Ranperkada, serta penguatan pembudayaan hukum dengan pendampingan desa/kelurahan sadar hukum dan pembentukan Pos Bantuan Hukum di tingkat desa dan kelurahan.
Capaian kinerja tersebut mendapat apresiasi dari para penguji, yakni Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Dhahana Putra, dan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani.
Keduanya menilai Kanwil Kemenkum Sulsel berhasil membangun kolaborasi yang kuat dengan berbagai pemangku kepentingan dalam mendukung pencapaian kinerja.
Baca Juga : Andi Basmal Ajak Notaris dan PPAT Perkuat Kebersamaan di Natal Oikumene
“Kami mengapresiasi kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan, khususnya dalam membangun kolaborasi yang solid dengan para stakeholder. Sinergi tersebut menjadi kunci penting dalam mendukung pencapaian kinerja sepanjang tahun 2025,” ujar Dhahana Putra.
Dalam aspek inovasi layanan, Kakanwil menyoroti sejumlah terobosan, antara lain Layanan Hukum di Car Free Day (Lankum Caraday) dan Sistem Informasi Manajemen Izin Magang/Penelitian Mahasiswa (SIMANIS), yang bertujuan mendekatkan layanan hukum kepada masyarakat serta meningkatkan efektivitas pelayanan.
Meski demikian, Andi Basmal mengakui masih terdapat sejumlah tantangan strategis, seperti penyesuaian indikator kinerja akibat perubahan kebijakan, proses verifikasi desa/kelurahan sadar hukum, serta upaya standarisasi pengawasan notaris.
Baca Juga : Audiensi Kemenkum Sulsel dan Kejati Sulsel Fokus Layanan Publik dan Notaris
Untuk itu, Kanwil Kemenkum Sulsel terus memperkuat manajemen risiko dan integritas ASN sebagai bagian dari komitmen peningkatan kualitas tata kelola.
Kepala Kantor Wilayah dalam Evaluasi ini turut didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum Demson Marihot, Kadiv Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum dan Pembinaan Hukum, Heny Widyawati dan Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Meydi Zulqadri.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar