SULSELSATU.com, MAKASSAR – Komisi B DPRD Sulawesi Selatan kembali menggelar rapat dengar pendapat untuk menindaklanjuti isu kelangkaan ayam broiler yang sempat dikeluhkan masyarakat.
Rapat tersebut berlangsung di Ruang Paripurna Kantor Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sulsel, dipimpin Ketua Komisi B Andi Azizah Irma Wahyudiyati, Selasa (13/1/2026).
Pertemuan ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari anggota Komisi B DPRD Sulsel, organisasi perangkat daerah terkait, Satuan Tugas Pangan, Perhimpunan Peternak Ayam Pedaging, hingga perusahaan yang bergerak di sektor kemitraan ayam broiler.
Baca Juga : Andre Tanta Dorong Pertemuan Warga dan Developer Soal Jalan Rusak di Pondok Husada
Anggota Komisi B DPRD Sulsel Heriwawan menjelaskan, RDP digelar sebagai respons atas fluktuasi harga dan kekhawatiran masyarakat terkait ketersediaan ayam broiler di pasaran.
Melalui forum tersebut, Komisi B mempertemukan seluruh pemangku kepentingan agar persoalan dapat dibahas secara terbuka.
“Komisi B memfasilitasi pertemuan ini agar produsen, distributor, dan pemerintah duduk bersama mencari solusi terbaik,” kata Heriwawan, Rabu (14/1/2026).
Baca Juga : Yeni Rahman Soroti Kesenjangan Akses Pendidikan saat Pengawasan di Dua SMA Makassar
Berdasarkan hasil pemaparan dalam rapat, Komisi B menyimpulkan bahwa ketersediaan ayam broiler di Sulawesi Selatan masih dalam kondisi aman.
Data dari P2AP menunjukkan kebutuhan konsumsi ayam broiler di Sulsel berada di kisaran 11 juta ekor per bulan, sementara kapasitas produksi dari perusahaan dan peternak mitra mencapai sekitar 20 juta ekor per bulan.
“Dengan angka tersebut, stok ayam broiler di Sulawesi Selatan masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Baca Juga : Pengawasan APBD di Buakana, Andre Tanta Tampung Aspirasi Soal Pendidikan
Meski stok dinilai aman, Komisi B menaruh perhatian serius pada pengendalian harga di tingkat konsumen. Heriwawan menegaskan, stabilisasi harga perlu dilakukan agar daya beli masyarakat tetap terjaga tanpa merugikan pelaku usaha, khususnya peternak dan UMKM.
“Harga harus dikendalikan. Jangan sampai memberatkan masyarakat, tapi juga tidak mematikan usaha peternak dan pelaku UMKM,” tegasnya.
Ia menambahkan, kelangkaan ayam broiler yang sempat terjadi pada November tahun lalu dipengaruhi oleh keterbatasan pasokan DOC atau anak ayam. Faktor tersebut menjadi salah satu penyebab terganggunya distribusi dalam periode tertentu.
Baca Juga : Pengawasan di Tamalate, Cicu Dorong DPRD Makassar Segera Bentuk Perda Pengelolaan Sampah
Dalam rapat itu juga terungkap bahwa perbedaan harga ayam broiler antarwilayah di Sulsel relatif tidak signifikan. Karena itu, Komisi B mendorong adanya upaya stabilisasi harga secara merata di seluruh daerah.
“Rekomendasinya, semua pihak sepakat untuk berkolaborasi agar masyarakat mendapatkan ayam broiler dengan kualitas baik dan harga yang terjangkau,” kata Heriwawan.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar