SULSELSATU.com JAKARTA – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Makassar, berhasil mengukir sejarah dengan meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).
Capaian ini menjadi bukti nyata keseriusan Pemerintah Kota Makassar dalam memperkuat reformasi birokrasi serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri PANRB, Rini Widyantini, kepada Kepala DPM-PTSP Kota Makassar, Mario Said, dalam ajang SAKIP dan Zona Integritas Award 2025 yang digelar di Aula Kementerian PANRB, Jakarta, Rabu (11/2/2026).
Kegiatan yang mengusung tema “Transformasi Akuntabilitas dan Integritas Menuju Indonesia Emas 2045”, itu menjadi momentum apresiasi bagi instansi pemerintah yang dinilai berhasil memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Predikat WBK merupakan pengakuan tertinggi bagi instansi pemerintah yang mampu membuktikan komitmen nyata dalam pencegahan korupsi serta peningkatan kualitas pelayanan publik secara konsisten dan berkelanjutan.
Menteri PANRB Rini Widyantini menyampaikan bahwa melalui evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Zona Integritas (ZI).
Pihaknya terus mendorong birokrasi agar semakin berdampak, transparan, serta selaras dengan arah pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.
“Penyerahan penghargaan SAKIP dan ZI Tahun 2025 ini merupakan bentuk apresiasi kepada instansi pemerintah yang telah menunjukkan upaya terbaik dalam memperkuat tata kelola reformasi birokrasi serta menghadirkan pelayanan publik terbaik kepada masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala DPM-PTSP Kota Makassar, Mario Said, mengungkapkan rasa syukur atas capaian tersebut. Ia menyebut penghargaan ini menjadi tonggak sejarah karena baru pertama kali diraih oleh DPM-PTSP Kota Makassar.
“Alhamdulillah, ini pencapaian luar biasa bagi kami. Penghargaan ini tidak lepas dari bimbingan dan arahan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, yang selalu menekankan pentingnya pelayanan publik yang berintegritas,” kata Mario.
Mario menegaskan, predikat WBK yang diraih bukanlah akhir, melainkan awal untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.
“Diraihnya penghargaan WBK ini bukan hanya untuk dipertahankan, tetapi menjadi motivasi bagi kami untuk terus berbenah dan berinovasi dalam memberikan pelayanan publik yang semakin cepat, transparan, dan profesional,” lanjutnya.
Ia menambahkan, capaian ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan dalam membangun kepercayaan publik serta memastikan setiap anggaran negara digunakan secara efektif dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Semoga DPM-PTSP Kota Makassar semakin baik ke depan dalam memberikan pelayanan kepada warga Kota Makassar. Terima kasih atas dukungan penuh dari Wali Kota Makassar, Wakil Wali Kota Makassar, serta seluruh masyarakat Makassar,” tutupnya.
Dalam kesempatan tersebut, Mario Said didampingi oleh Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal, Firman Wahab, dan Fungsional Penata Perizinan, Aan Koneri.
Sebagai bentuk komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang baik, kegiatan ini turut melibatkan pendampingan dari Inspektorat, Bagian Ortala, dan OPD teknis terkait.
Kehadiran unsur pengawasan dan penguatan kelembagaan tersebut bertujuan memastikan setiap tahapan berjalan sesuai ketentuan, terukur, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar