SULSELSATU.com, MAKASSAR – Ketua Komisi C DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Andre Prasetyo Tanta (APT), menggelar reses masa sidang II Tahun Anggaran 2025/2026 di Kelurahan Lalatang, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Minggu (22/2/2026).
Kegiatan ini menjadi ruang dialog terbuka antara wakil rakyat dan masyarakat untuk menyampaikan berbagai aspirasi, terutama terkait dampak penggusuran terhadap para pedagang kaki lima (PKL) di wilayah tersebut.
Hadir dalam pertemuan itu Kepala Kelurahan Lalatang, Rezha Suryawan, unsur babinsa dan bhabinkamtibmas, serta para ketua RW dan RT setempat. Suasana berlangsung hangat dan penuh keakraban.
Baca Juga : Warga Bara Baraya Timur Minta Kanal Segera Dinormalisasi
Perwakilan warga, Ketua RW 04, Iqra, menyuarakan keresahan masyarakat terkait maraknya penggusuran PKL di Kota Makassar.
Ia berharap pemerintah tidak hanya melakukan penertiban, tetapi juga memberikan solusi yang berpihak pada keberlangsungan hidup para pedagang.
“Kami berharap pemerintah tidak sekadar menggusur, tapi juga menyiapkan solusi, seperti menyediakan lahan baru agar para pedagang bisa tetap melanjutkan penghidupan mereka,” ujar Iqra.
Baca Juga : Pengawasan di Biringkanaya, Fauzi Andi Wawo Siapkan Program KK Binaan Bagi Konstituen PKB
Ia juga mengungkapkan potensi kawasan Tugu Monumen Korban 40.000 Jiwa di Kelurahan Lalatang yang dinilai dapat dikembangkan menjadi ruang ekonomi kreatif bagi warga.
Menurutnya, masyarakat telah sepakat menjadikan area sekitar monumen sebagai pusat aktivitas PKL berbasis wisata sejarah.
“Kami ingin kawasan monumen ini menjadi ruang usaha warga. Namun, kami membutuhkan dukungan pemerintah berupa sarana dan prasarana, seperti gerobak dan tenant, agar pengunjung bisa berwisata sejarah sekaligus berbelanja,” tambahnya.
Baca Juga : Turun Pengawasan di Kecamatan Wajo, Andre Terima Keluhan Kanal Dangkal
Menanggapi aspirasi tersebut, Andre Prasetyo Tanta menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti seluruh masukan warga dan memperjuangkannya dalam pembahasan di DPRD Sulsel.
“Reses ini menjadi momentum penting untuk mendengar langsung kebutuhan masyarakat. Aspirasi terkait PKL dan pemanfaatan ruang publik akan kami koordinasikan dengan pemerintah daerah agar ditemukan solusi yang adil dan manusiawi,” kata APT.
Ia berharap, sinergi antara pemerintah, legislatif, dan masyarakat dapat melahirkan kebijakan yang tidak hanya tertib secara tata kota, tetapi juga berpihak pada kesejahteraan warga.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar