SULSELSATU.com, GOWA – Pemerintah Kabupaten Gowa bersama Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Sulawesi Selatan merumuskan strategi konkret untuk menekan angka kemiskinan ekstrem.
Sejumlah strategi ini dirumuskan melalui Focus Group Discussion (FGD) bertema “Gowa Maju: Gerak Bersama Hapus Miskin Ekstrem” di Baruga Tinggimae.
FGD ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang, akademisi UIN Alauddin Makassar Prof Muhaemin Latif sebagai narasumber, serta Bahtiar M A Saleh sebagai moderator.
Baca Juga : Investasi Rp1,3 Triliun, Perusahaan Kanada Bakal Bangun Pengolahan Sampah Modern di Gowa
Bupati Gowa menegaskan, persoalan kemiskinan sangat berkaitan erat dengan kualitas sumber daya manusia (SDM). Menurutnya, kemajuan daerah tidak hanya diukur dari pembangunan fisik, tetapi juga kualitas manusianya.
“Berbicara kemiskinan berarti berbicara tentang SDM. Kemajuan daerah tidak hanya diukur dari pembangunan fisik seperti gedung tinggi, jalan mulus, sarana pendidikan, dan kesehatan, tetapi yang paling utama adalah kualitas SDMnya,” ujarnya.
Ia menyebutkan, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gowa pada 2025 mencapai 7,04 persen, melampaui rata-rata Sulawesi Selatan sebesar 5,43 persen dan nasional 5,11 persen.
Baca Juga : Anak Buah Husniah Talenrang Resmi Ditetapkan Tersangka Korupsi PBG, Langsung Ditahan di Polres Gowa
Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga meningkat dari 71,74 pada 2021 menjadi 74,22 pada 2025 dan masuk kategori tinggi.
“IPM yang tinggi menjadi modal utama bagi masyarakat miskin untuk keluar dari kemiskinan secara permanen melalui peningkatan keterampilan dan kesehatan,” jelasnya.
Meski demikian, Pemkab Gowa menghadapi tantangan dalam menekan kemiskinan ekstrem hingga nol persen sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025.
Baca Juga : Hak Angket DPRD Gowa Resmi Bergulir, Ini Sejumlah Isu yang Disorot
Bupati Husniah menjelaskan, kemiskinan bersifat dinamis dan dipengaruhi berbagai faktor, termasuk perubahan kebijakan nasional.
“Kelompok miskin ekstrem merupakan masyarakat dengan pengeluaran di bawah garis kemiskinan ekstrem seperti keterbatasan akses air bersih, sanitasi, dan rumah layak huni,” katanya.
Untuk memastikan program tepat sasaran, Pemkab Gowa menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) berbasis by name by address, dengan fokus pada kelompok rentan di desil 1–5, seperti lansia tunggal, penyandang disabilitas, dan keluarga berpendidikan rendah.
Baca Juga : Pemkab Gowa dan BSI Hadirkan Rumah Layak Huni Bagi Keluarga Miskin Ekstrem
“Strategi penanggulangan kemiskinan ekstrem dilakukan melalui tiga pilar utama, yakni penurunan beban pengeluaran melalui bantuan sosial dan subsidi, peningkatan pendapatan melalui pemberdayaan ekonomi dan UMKM, serta penyediaan infrastruktur dasar guna mengurangi kantong-kantong kemiskinan,” sebutnya.
Sebagai implementasi, Pemkab Gowa menjalankan Program Gowa Massunggu melalui skema Orang Tua Asuh (OTA) yang menyasar 357 keluarga miskin ekstrem hasil verifikasi data P3KE.
Program ini didukung lebih dari 200 pihak, termasuk ASN, anggota DPR, dan perusahaan daerah, dengan total 43 intervensi lintas sektor.
Baca Juga : Pemkab Gowa Kolaborasi Lintas Sektor Bedah Ratusan Rumah Keluarga Miskin Ekstrem
Ketua IJTI Sulawesi Selatan Andi Mohammad Sardi menilai kolaborasi pemerintah dan media menjadi langkah strategis dalam percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem.
“Sinergi ini penting untuk menghadirkan informasi yang akurat, edukatif dan berimbang kepada publik, sekaligus mengawal kebijakan pemerintah agar berjalan transparan dan tepat sasaran,” ujarnya.
Ia berharap keterlibatan media mampu meningkatkan kesadaran publik dan mendorong partisipasi berbagai pihak.
“Kami mendukung berbagai program yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat serta pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Kami harap tercipta sinergi yang kuat antara pemerintah, media, dan masyarakat dalam upaya menekan angka kemiskinan ekstrem serta mewujudkan Kabupaten Gowa yang semakin maju dan sejahtera,” harapnya.
FGD ini juga dihadiri perwakilan sejumlah OPD, pendamping desa, serta penerima manfaat dari kategori miskin ekstrem sebagai bagian dari upaya menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar