SULSELSATU.com, MAKASSAR – Jajaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), menghadiri kegiatan ICoFR Series di Hotel Grand Asia, Makassar, Rabu (29/4/2026).
Kegiatan itu bertujuan untuk memperkuat sistem pengawasan internal untuk meminimalkan risiko manipulasi dan kesalahan dalam pelaporan keuangan daerah.
Narasumber pertama Prof Dr Gagaring Pagalung mengatakan, langkah ini bertujuan meningkatkan transparansi sekaligus memastikan akurasi data finansial pemerintah kota melalui penerapan sistem kendali yang lebih ketat.
“ICoFR (Internal Control Over Financial Reporting (ICoFR) bukan sekadar prosedur administratif, tetapi bagian dari sistem tata kelola yang sehat. Tanpa pengendalian internal yang kuat, risiko kecurangan dan kesalahan laporan akan semakin besar,” kata narasumber Prof Dr Gagaring Pagalung.
Gagaring menyebut instrumen ini vital untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Menurutnya, Pengendalian internal yang efektif akan menjaga integritas laporan keuangan setiap instansi pemerintah daerah.
Sementara itu, Sulaiha Muhyiddin selaku narasumber kedua memaparkan fondasi teknis dalam membangun sistem pengendalian yang terstruktur. Dia memperkenalkan kerangka kerja Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) serta Three Lines Model kepada para peserta.
Baca Juga : Hari Kebangkitan Nasional 2026, Kepala Bappeda Makassar Ajak Masyarakat Wujudkan Pembangunan Inklusif
“Melalui simulasi dan studi kasus, peserta dapat melihat bagaimana pengendalian internal bekerja dalam situasi nyata, sehingga lebih siap menghadapi risiko di lapangan,” ujarnya.
Sulaiha menekankan pemahaman atas kerangka kerja tersebut memudahkan jajaran Bappeda dalam mengidentifikasi titik rawan kecurangan. Peserta juga mempelajari mekanisme mitigasi yang tepat melalui analisis berbagai tantangan nyata di lapangan.
Seluruh jajaran Bappeda Makassar turut merumuskan langkah strategis untuk memperkuat fungsi pengawasan di lingkungan kerja mereka. Mereka menganalisis praktik terbaik guna menjaga akuntabilitas keuangan daerah demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih. (*)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar