SULSELSATU.com, LUWU TIMUR — Upaya memastikan kebutuhan LPG 3 Kg masyarakat Kabupaten Luwu Timur tetap terpenuhi terus dilakukan. Komisi II DPRD Luwu Timur melakukan koordinasi langsung dengan PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi di Kantor Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi VII, Makassar, Kamis (11/6/2026).
Pertemuan tersebut menjadi ruang evaluasi sekaligus mencari solusi atas persoalan distribusi LPG bersubsidi yang masih menjadi perhatian masyarakat di sejumlah wilayah Luwu Timur.
Rombongan Komisi II DPRD Luwu Timur diterima Mulian Pratama, selaku Sales Branch Manager (SBM) Sulselbar VII Gas PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi. Sejumlah persoalan dibahas, mulai dari ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, pengawasan Harga Eceran Tertinggi (HET), hingga langkah antisipasi ketika terjadi keterbatasan LPG 3 Kg di tingkat masyarakat.
Anggota Komisi II DPRD Luwu Timur, Firman Udding, membErickan apresiasi terhadap langkah Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, khususnya Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian (Disdagkop-UKMP), yang telah mengambil langkah cepat ketika terjadi keterbatasan pasokan.
Salah satu upaya yang dinilai efektif adalah fasilitasi bongkar LPG 3 Kg di kantor desa dan kantor kecamatan. Skema tersebut membuat masyarakat dapat memperoleh LPG bersubsidi secara lebih dekat sekaligus membantu mengurangi kesulitan mendapatkan gas di sejumlah wilayah.
“Kami mengapresiasi Pemerintah Daerah, khususnya Disdagkop-UKMP Kabupaten Luwu Timur, yang telah berinisiatif memfasilitasi penyaluran LPG 3 Kg melalui kegiatan bongkar tabung di kantor desa dan kantor kecamatan. Langkah ini sangat membantu masyarakat untuk memperoleh LPG dengan lebih mudah dan sesuai harga yang ditetapkan,” ujar Firman.
Firman menilai persoalan LPG 3 Kg tidak cukup diselesaikan hanya dengan menambah jumlah pasokan. Menurutnya, sistem distribusi dari tingkat agen hingga pangkalan harus berjalan lancar dan diikuti pengawasan harga secara konsisten.
Ia juga menekankan pentingnya memastikan LPG bersubsidi benar-benar diterima kelompok masyarakat yang berhak. Pengawasan diperlukan agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat menyebabkan masyarakat kesulitan memperoleh LPG dengan harga sesuai ketentuan.
“Kita berharap kolaborasi yang selama ini terbangun dapat terus diperkuat sehingga masyarakat Luwu Timur tidak lagi mengalami kesulitan mendapatkan LPG 3 Kg. Pengawasan distribusi dan harga juga harus terus dilakukan agar manfaat subsidi benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang berhak,” tambahnya.
Koordinasi antara DPRD, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, Pertamina, agen, pangkalan, serta pemerintah desa dan kecamatan dinilai menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas distribusi LPG 3 Kg.
Komisi II DPRD Luwu Timur berharap hasil koordinasi dengan Pertamina dapat memperkuat langkah bersama dalam menjaga pasokan LPG bersubsidi di seluruh wilayah.
Di sisi lain, program fasilitasi penyaluran yang dilakukan pemerintah daerah di tingkat desa dan kecamatan diharapkan dapat terus menjadi langkah cepat ketika masyarakat menghadapi keterbatasan pasokan.
Dengan distribusi yang lebih tertata, pengawasan yang konsisten, serta sinergi lintas sektor, kebutuhan masyarakat terhadap LPG 3 Kg diharapkan dapat terpenuhi secara mudah, aman, tepat sasaran, dan sesuai ketentuan harga.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar