Logo Sulselsatu

Kejati Endus Dana Miliaran Proyek Perpustakaan Digital Diduga Mengalir ke Anggota DPRD Sulsel

ridwan ridwan
ridwan ridwan

Jumat, 19 Juni 2026 12:51

istimewa
istimewa

SULSELSATU.com, MAKASSAR – Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan menelusuri dugaan aliran dana miliaran rupiah dalam kasus pengadaan Perpustakaan Digital (Bookless Library) senilai lebih dari Rp13 miliar.

Dana tersebut diduga terkait dengan usulan program yang berasal dari pokok-pokok pikiran (pokir) sejumlah anggota DPRD Sulsel dan dijalankan melalui skema penentuan penyedia tertentu.

Pengusutan dugaan korupsi proyek Pengadaan Perpustakaan Digital pada Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan memasuki babak baru. Setelah memeriksa mantan Kepala Dinas Pendidikan Sulsel, puluhan pejabat, dan 123 kepala sekolah penerima program, penyidik kini mengarahkan penyelidikan pada peran DPRD Sulsel dalam proses penganggaran program tersebut.

Baca Juga : Buka Peluang Kerja ke Jepang, Pemkab Takalar Siapkan Program 1 Desa 1 Pemuda

Sumber yang dihimpun menyebutkan, penyidik mendalami dugaan adanya aliran dana miliaran rupiah kepada sejumlah anggota DPRD Sulsel yang mengusulkan program perpustakaan digital melalui mekanisme pokir. Dugaan tersebut berkaitan dengan proses penentuan penyedia proyek yang disebut-sebut telah ditetapkan sejak awal.

Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Sulsel, Rachmat Supriady, sebelumnya menegaskan bahwa pihaknya tengah menelusuri hubungan kerja sama antara Dinas Pendidikan Sulsel dengan pihak penyedia dalam proyek tersebut. Penggeledahan bahkan dilakukan tidak hanya di Kantor Dinas Pendidikan Sulsel, tetapi juga di kantor penyedia proyek untuk mengumpulkan dokumen dan bukti terkait pola kerja sama yang terjadi.

Penyidik juga mengendus asal-usul anggaran yang digunakan untuk membiayai program perpustakaan digital tersebut, termasuk kemungkinan keterkaitannya dengan usulan pokir DPRD Sulsel. Penelusuran itu dinilai penting untuk mengetahui apakah proses penganggaran hingga penentuan penyedia dilakukan sesuai ketentuan atau justru telah diatur sejak awal.

Baca Juga : Naik Penyidikan, Eks Wali Kota Makassar Diperiksa Kejati Sulsel soal Reklamasi Pantai

Program pengadaan Perpustakaan Digital diketahui diperuntukkan bagi 123 SMA Negeri di Sulawesi Selatan. Pada tahun anggaran 2022, proyek tersebut mendapat alokasi dana lebih dari Rp3,4 miliar. Kemudian pada tahun 2023, kembali dianggarkan lebih dari Rp9 miliar sehingga total nilai proyek selama dua tahun mencapai lebih dari Rp13 miliar.

Dalam pendalaman sementara, penyidik menemukan indikasi bahwa sejumlah sekolah penerima belum dapat memanfaatkan fasilitas perpustakaan digital secara optimal. Temuan itu menjadi salah satu dasar bagi jaksa untuk menguji kesesuaian antara besarnya anggaran yang digelontorkan dengan manfaat program yang diterima sekolah-sekolah penerima.

Kejati Sulsel sendiri belum mengungkap identitas anggota DPRD yang diduga terkait dalam perkara tersebut. Namun, sinyal pemeriksaan terhadap pihak legislatif semakin menguat seiring pendalaman terhadap sumber anggaran, mekanisme pengusulan program, dan proses penunjukan penyedia dalam proyek perpustakaan digital yang kini menjadi sorotan publik. (*)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News

Yuk berbagi informasi tentang Sulawesi Selatan dengan join di group whatsapp : Citizen Journalism Sulsel

 Youtube Sulselsatu

 Komentar

 Terbaru

News23 November 2026 00:14
Kader Pemuda Muhammadiyah Makassar Setuju Dasco Masuk Bursa Cawapres Prabowo
SULSELSATU.com, MAKASSAR – Ketua Pemuda Muhammadiyah Kecamatan Bontoala, Makassar, Irham Munasdar, menyatakan dukungannya jika Wakil Ketua DPR R...
Pendidikan22 November 2026 22:38
Harumkan Nama UNM, Delegasi FEB Borong Enam Penghargaan di Malaysia
SULSELSATU.com, MAKASSAR – Delegasi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar (FEB UNM) meraih predikat Grand Champion a...
Pendidikan22 November 2026 18:47
Cegah Kejahatan Siber, Mahasiswa Hukum Bisnis UNM Gelar Talkshow Edukasi Digital
SULSELSATU.com, MAKASSAR – Mahasiswa Program Studi Hukum Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar (FIS-H UNM), menggel...
News22 November 2026 15:17
PLN UIP Sulawesi Gelar MCU untuk Jaga Kesehatan Pegawai
PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan (UIP) Sulawesi menggelar pemeriksaan kesehatan berkala atau Medical Check Up (MCU) bagi seluruh pegawai sebaga...