SULSELSATU.com, MAKASSAR – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Kamrussamad, menegaskan pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran tujuh kementerian koordinator (Kemenko) pada pembahasan Rancangan APBN Tahun Anggaran 2027.
Menurutnya, setiap rupiah yang dialokasikan harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Baca Juga : Idrus Marham Tegaskan Golkar Tak Goyah Dukung Prabowo Meski Tiga Menterinya Dikritik
Dalam rapat kerja Banggar DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/62026), politisi Partai Gerindra itu menekankan bahwa pagu indikatif yang telah disepakati bukan sekadar anggaran operasional, melainkan instrumen untuk memastikan program-program prioritas nasional di berbagai kementerian dan lembaga dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan sesuai ketentuan.
Kamrussamad meminta seluruh kementerian koordinator menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) atau Key Performance Indicator (KPI) yang terukur pada setiap program.
Menurutnya, indikator tersebut menjadi tolok ukur penting agar penggunaan APBN dapat dievaluasi secara objektif dan transparan.
Baca Juga : Kamrussamad Siap Perkuat Sinergi DPR dengan Menkeu Baru Suahasil Nazara
“Kita berharap bahwa penggunaan APBN bisa sesuai dengan nomenklatur yang sudah ditargetkan. Karena itu DPR selalu meminta setiap kementerian dan lembaga menyiapkan KPI, Key Performance Indicator, IKU, Indikator Kinerja Utama, untuk setiap program yang dicanangkan,” ujar Kamrussamad.
Ia juga mengingatkan bahwa APBN berasal dari pajak yang dibayarkan masyarakat sehingga penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, DPR akan terus mengawal seluruh tahapan pelaksanaan anggaran, mulai dari perencanaan hingga implementasi di lapangan.
“APBN ini adalah dana pajak yang dipungut dari masyarakat Indonesia dan harus dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk program pembangunan nasional. Supaya tepat sasaran, maka kita harus awasi, kita harus kawal, mulai dari perencanaan sampai dengan implementasi,” tegasnya.
Baca Juga : OPINI: Siap Mengawal Anggaran Pengangkatan PPPK Menjadi ASN
Sementara itu, Agus Harimurti Yudhoyono menyambut baik dorongan pengawasan dari DPR.
Dia memastikan kementeriannya akan lebih banyak melakukan pemantauan langsung ke lapangan melalui mekanisme monitoring dan evaluasi, serta mengoptimalkan anggaran sekitar Rp276 miliar untuk mendukung pembangunan infrastruktur dasar yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar