SULSELSATU.com, TAKALAR – Pemerintah Kabupaten Takalar harus memutar otak lebih keras untuk melanjutkan pembangunan pada tahun ini. Pasalnya, kondisi fiskal daerah tersebut tengah diuji setelah alokasi anggaran dari pemerintah pusat dipangkas hingga lebih dari Rp210 miliar akibat kebijakan efisiensi.
Hal ini diungkapkan Bupati Takalar, Mohammad Firdaus Daeng Manye, dalam Rapat Paripurna DPRD Takalar terkait Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2025.
Firdaus blak-blakan mengakui bahwa keterbatasan kemampuan fiskal menjadi tantangan terbesar eksekutif saat ini. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Takalar baru menyentuh angka kisaran Rp189 miliar. Sementara itu, belanja wajib yang tidak bisa ditunda—seperti gaji ASN—sudah menembus hampir Rp500 miliar.
Kesenjangan yang lebar ini membuat Takalar masih sangat bergantung pada dana transfer pusat. Kondisi tersebut diperparah dengan adanya pemotongan anggaran yang masif di tingkat pusat.
“Takalar tidak bisa hanya menunggu bantuan dari pusat. Kita harus jemput bola, mencari peluang investasi, mengembangkan potensi daerah, dan terus berinovasi agar pembangunan tetap berjalan di tengah keterbatasan anggaran,” tegas Firdaus di hadapan anggota dewan.
Meski dihadapkan pada rapor merah keuangan daerah, Pemkab Takalar setidaknya mengantongi modal penting berupa capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK untuk kelima kalinya. Namun, Firdaus menegaskan predikat WTP bukan jaminan kesejahteraan instan bagi warga jika persoalan mendasar belum tuntas.
Baca Juga : Bupati Takalar dan Kakanwil Kemenkum Sepakat Perkuat Posbankum, Layanan Hukum Kini Menjangkau Hingga Desa
“WTP bukan tujuan akhir. Masih ada berbagai catatan yang harus terus kita benahi agar tata kelola pemerintahan semakin transparan dan profesional,” lanjutnya.
Catatan Kritis 9 Fraksi DPRD
Sebelumnya, seluruh sembilan fraksi di DPRD Takalar (Hanura, PKS, PKB, PDI Perjuangan, Golkar, NasDem, Gerindra, PPP, dan Gelora) menyatakan menerima Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025 untuk dibahas ke tahapan berikutnya. Namun, persetujuan ini dihujani sejumlah catatan kritis.
Baca Juga : Bupati Takalar Pilih Pembinaan, 90 Persen Desa Tindak Lanjuti Temuan Audit Keuangan
DPRD menyoroti lambatnya perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan, pelayanan publik yang belum optimal, hingga perlunya mendongkrak PAD secara signifikan di sektor pendidikan dan kesehatan.
Menanggapi tuntutan legislatif tersebut, Bupati menyampaikan bahwa keluhan masyarakat mengenai infrastruktur dan pelayanan publik sudah masuk dalam radar pemerintah. Hanya saja, eksekusinya terpaksa dilakukan bertahap menggunakan skala prioritas akibat ruang fiskal yang sangat sempit.
Untuk keluar dari jebakan krisis anggaran ini, Pemkab Takalar tengah menyiapkan sejumlah strategi darurat. Di antaranya mempercepat digitalisasi sistem pemerintahan, menggenjot sektor pariwisata, memberdayaan UMKM, hingga aktif “berburu” program dan investasi langsung ke kementerian di Jakarta.
Baca Juga : Bupati Daeng Manye Minta Dukungan Hamka B Kady Perjuangkan Infrastruktur Takalar
Rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Takalar, H. Muhammad Rijal ini turut dihadiri oleh jajaran Forkopimda, Polres, Kodim 1426/Takalar, serta para kepala OPD dan camat setempat. Eksekutif dan legislatif sepakat untuk memperkuat sinergi demi memastikan roda pembangunan Takalar tidak mandek di tengah keterbatasan dana. (*)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar