SULSELSATU.com, LUWU TIMUR — Fraksi PDI Perjuangan DPRD Luwu Timur meminta pemerintah daerah tidak tinggal diam menghadapi perlambatan ekonomi yang terjadi pada 2026. Penguatan ekonomi dan pemerataan pembangunan desa dinilai harus menjadi prioritas Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur.
Pandangan tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, Sukasman, dalam rapat paripurna DPRD Luwu Timur.
Sukasman mengungkapkan pertumbuhan ekonomi Luwu Timur pada 2026 mengalami kontraksi hingga minus 2,31 persen. Kondisi tersebut, menurutnya, tidak bisa dianggap sebagai persoalan biasa karena berpotensi berdampak terhadap kepercayaan masyarakat, dunia usaha, hingga efektivitas program pemerintah.
Ia menyebut perlambatan ekonomi dipengaruhi sejumlah faktor. Salah satunya adalah terhambatnya beberapa program pembangunan akibat persoalan hukum. Di saat bersamaan, tekanan ekonomi global turut memberikan dampak terhadap sektor pertambangan yang selama ini menjadi salah satu penopang utama perekonomian Luwu Timur.
“Jika tidak segera diantisipasi, kondisi ini berpotensi menurunkan kepercayaan publik dan investor. Selain itu, efisiensi anggaran dapat terganggu serta dampak program sosial menjadi kurang optimal,” ujar Sukasman.
Karena itu, Fraksi PDI Perjuangan meminta pemerintah daerah menyusun langkah yang lebih adaptif untuk merespons kondisi tersebut. Kebijakan ekonomi dinilai harus diarahkan pada sektor yang mampu membuka ruang pertumbuhan baru sekaligus menjaga daya beli dan kesejahteraan masyarakat.
Persoalan pemerataan pembangunan desa juga menjadi sorotan Fraksi PDI Perjuangan.
Sukasman menyoroti program bantuan dana desa sebesar Rp2 miliar yang hingga kini baru menjangkau 33 dari 125 desa di Luwu Timur.
Kondisi tersebut dinilai perlu dievaluasi agar kebijakan pembangunan tidak menimbulkan kesenjangan antarwilayah. Pemerintah diminta memastikan setiap desa memiliki peluang yang proporsional untuk memperoleh dukungan pembangunan sesuai kebutuhan dan kondisi masing-masing.
Selain pemerataan, kualitas pengelolaan dana desa juga menjadi perhatian. Fraksi PDI Perjuangan mendorong penguatan BUMDes dan BUMDesma dilakukan dengan perencanaan yang matang serta sistem pengelolaan yang terukur.
Menurut Sukasman, standar pengelolaan yang jelas, audit berkala, dan pendampingan berkelanjutan diperlukan agar badan usaha milik desa tidak hanya menjadi lembaga administratif, tetapi benar-benar mampu menciptakan aktivitas ekonomi baru.
“Seluruh proses itu diperlukan agar BUMDes dan BUMDesma benar-benar mampu menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat desa,” katanya.
Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti penggunaan dana Corporate Social Responsibility (CSR), khususnya pengadaan ambulans yang kini telah memasuki proses hukum.
Sukasman menilai persoalan tersebut harus menjadi bahan evaluasi dalam pengelolaan program pemberdayaan masyarakat. Dana CSR, kata dia, harus dikelola secara transparan dan akuntabel serta memiliki sasaran yang jelas.
Terlebih, keberadaan dana CSR perusahaan diharapkan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang berada di sekitar wilayah aktivitas pertambangan.
Fraksi PDI Perjuangan menegaskan pembangunan ekonomi tidak cukup hanya mengejar pertumbuhan angka statistik. Pemerataan manfaat pembangunan juga harus menjadi ukuran keberhasilan pemerintah daerah.
Dengan kondisi ekonomi yang mengalami kontraksi, pemerintah dituntut bergerak lebih cepat untuk membuka ruang pertumbuhan baru, memperkuat ekonomi desa, dan memastikan program pembangunan tidak hanya terkonsentrasi pada wilayah tertentu.
Fraksi PDI Perjuangan berharap kebijakan tersebut mampu menjaga daya tahan ekonomi Luwu Timur sekaligus memastikan manfaat pembangunan benar-benar sampai kepada masyarakat di seluruh desa.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar