SULSELSATU.com, LUWU TIMUR — Mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bukan berarti pekerjaan pengawasan keuangan daerah selesai. Pesan itu mengemuka saat DPRD Kabupaten Tana Toraja melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kabupaten Luwu Timur untuk membahas tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Rombongan pimpinan dan anggota Panitia Khusus (Pansus) LHP BPK RI DPRD Tana Toraja diterima di Ruang Aspirasi DPRD Luwu Timur, Selasa (28/7/2026).
Pertemuan tersebut menjadi forum bertukar pengalaman mengenai pembahasan LHP BPK, sekaligus mencari masukan terkait langkah DPRD dalam memastikan setiap rekomendasi hasil pemeriksaan benar-benar ditindaklanjuti pemerintah daerah.
Rombongan DPRD Tana Toraja diterima Ketua DPRD Luwu Timur, Ober Datte, bersama Wakil Ketua II DPRD Luwu Timur, Harisah Suharjo, Ketua Pansus LHP BPK RI DPRD Luwu Timur Muhammad Nur, Sekretaris DPRD Alamsyah Perkesi, jajaran kepala bagian, pejabat fungsional, serta staf Sekretariat DPRD Luwu Timur.
Ketua Pansus DPRD Tana Toraja, Semuel Pali Tandi Rerung, mengatakan kunjungan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya memperkuat pembahasan dan pengawasan terhadap hasil pemeriksaan BPK.
Ia menyebut Pemerintah Kabupaten Tana Toraja telah tiga kali berturut-turut memperoleh opini WTP. Namun, capaian tersebut tidak membuat pihaknya berhenti melakukan pembenahan dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Kami tetap berusaha dan berkomitmen untuk melakukan penyempurnaan tata kelola keuangan daerah, yang nantinya menjadi catatan dan rekomendasi DPRD terhadap hasil pembahasan oleh Pansus LHP BPK RI Tahun 2025,” ujar Semuel.
Ketua DPRD Luwu Timur, Ober Datte, mengingatkan bahwa opini WTP tidak boleh dimaknai sebagai tanda bahwa pengelolaan keuangan daerah sepenuhnya bebas dari persoalan.
Menurutnya, WTP menunjukkan laporan keuangan pemerintah daerah telah disajikan secara wajar berdasarkan standar akuntansi pemerintahan. Sementara itu, berbagai temuan maupun rekomendasi hasil pemeriksaan tetap harus menjadi perhatian dan ditindaklanjuti.
“Opini WTP menunjukkan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai standar akuntansi pemerintahan, namun bukan berarti tidak ada temuan. Yang terpenting adalah bagaimana setiap rekomendasi dapat segera ditindaklanjuti,” tegas Ober Datte.
Ia menilai tindak lanjut atas rekomendasi BPK merupakan bagian penting dari fungsi pengawasan DPRD. Dengan demikian, hasil pemeriksaan tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi menjadi dasar untuk memperbaiki sistem dan mencegah persoalan yang sama kembali terjadi.
Kunjungan DPRD Tana Toraja ke Luwu Timur diharapkan memperkuat pertukaran pengalaman antarlembaga legislatif, khususnya dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah.
Forum tersebut sekaligus menjadi ruang untuk membangun pola pengawasan yang lebih efektif, sehingga tata kelola keuangan pemerintah daerah semakin transparan, tertib, dan akuntabel.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar