SULSELSATU.com, MAKASSAR – DPRD Sulawesi Selatan meminta PT PLN tidak hanya berfokus memulihkan pasokan listrik yang terganggu saat ini, tetapi juga membenahi persoalan mendasar sistem kelistrikan agar pemadaman bergilir tidak kembali terjadi.
Desakan tersebut disampaikan Ketua Komisi D DPRD Sulsel, Kadir Halid, usai Komisi D menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama pihak terkait di kantor sementara DPRD Sulsel, Jalan AP Pettarani, Makassar, Kamis (10/9/2026).
RDP tersebut dihadiri Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulsel, General Manager PT PLN UID Sulselrabar, serta General Manager PT PLN UIP3B Sulawesi.
Baca Juga : Supriadi Arif Minta Durasi Pemadaman Dipangkas, Jangan Sampai Empat Jam
Kadir mengatakan, salah satu kesimpulan rapat adalah meminta PLN menyampaikan secara tertulis kondisi sistem kelistrikan, termasuk kapasitas daya yang hilang, penyebab gangguan hingga langkah pemulihan yang sedang dilakukan.
“Komisi D meminta kepada pihak PLN tidak hanya menyelesaikan pemadaman yang terjadi saat ini, tetapi memastikan persoalan mendasar pada sistem pembangkit tidak kembali menimbulkan pemadaman bergiliran,” kata Kadir.
Menurutnya, penjelasan secara tertulis diperlukan agar DPRD dapat mengetahui secara jelas persoalan yang terjadi sekaligus mengawal langkah perbaikannya.
Baca Juga : Muhammad Sadar Minta PLN Libatkan Industri Besar Kurangi Beban Listrik Saat Krisis Pasokan
Selain persoalan teknis, Komisi D juga menyoroti hak pelanggan yang terdampak pemadaman listrik. PLN diminta memastikan mekanisme pemberian kompensasi berjalan efektif, adil dan transparan sesuai ketentuan yang berlaku.
Kadir menyebut ketentuan kompensasi tersebut telah diatur dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 2 Tahun 2025.
“Bagi pelanggan yang terdampak harus ada kompensasi. Bentuknya bisa berupa diskon pembayaran atau pengurangan pembayaran, sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur,” ujarnya.
Baca Juga : DPRD Sulsel Minta Konflik Pesantren Darul Istiqamah Tak Ganggu Pendidikan Siswa
Ia mengatakan besaran kompensasi disesuaikan dengan durasi dan kondisi pemadaman sebagaimana diatur dalam regulasi Kementerian ESDM.
Komisi D juga meminta PLN menyusun langkah mitigasi jangka panjang untuk memperkuat ketahanan sistem kelistrikan di Sulsel.
“Kami meminta PLN menyampaikan secara tertulis apa yang harus dilakukan untuk jangka panjang supaya kejadian seperti ini tidak terulang lagi,” katanya.
Baca Juga : DPRD Sulsel Temui Pertamina Bahas Kelangkaan BBM dan LPG 3 Kg
Kadir menjelaskan, berdasarkan hasil RDP, pemadaman bergilir dipengaruhi sejumlah faktor. Salah satunya gangguan pada beberapa pembangkit yang membuat kapasitas terpasang tidak dapat disalurkan secara maksimal.
Kondisi pembangkit tenaga air, misalnya, sangat dipengaruhi ketersediaan air. Sementara pembangkit lainnya juga membutuhkan pemeliharaan berkala agar dapat beroperasi secara optimal.
“Kalau ada gangguan di beberapa pembangkit, kapasitas yang terpasang tidak bisa disalurkan secara penuh. Kemudian ada beberapa pembangkit yang harus menjalani pemeliharaan,” jelasnya.
Baca Juga : BBM dan LPG 3 Kg Langka di Sulsel, Ketua DPRD Desak Pertamina Bergerak
Faktor cuaca dan musim kemarau juga disebut turut memberikan tekanan terhadap sistem kelistrikan. Kondisi tersebut berdampak terhadap pembangkit yang mengandalkan sumber air.
Untuk mempercepat pemulihan pasokan, PLN disebut menyiapkan sejumlah langkah, termasuk penambahan daya dari pembangkit di Jeneponto sebesar 2 x 100 megawatt.
Selain itu, terdapat opsi rekayasa cuaca untuk meningkatkan curah hujan sehingga ketersediaan air bagi pembangkit tenaga air dapat kembali meningkat.
“Kalau hujan turun, pembangkit tenaga air bisa lebih maksimal lagi untuk memproduksi listrik,” ujarnya.
Kadir menyebut berdasarkan informasi dari PLN, kondisi kelistrikan diperkirakan mulai kembali normal pada Oktober hingga November mendatang.
“Memang tadi disampaikan mungkin Oktober-November baru bisa normal. Kita harapkan seperti itu, mudah-mudahan di Makassar ada hujan sehingga bisa mempercepat proses penyelesaian pemadaman bergiliran,” katanya.
Kadir juga menyoroti kapasitas sistem kelistrikan Sulsel yang mencapai sekitar 2.980 MW. Khusus Kota Makassar, kapasitas terpasang disebut lebih dari 500 MW.
Namun, sistem kelistrikan wilayah selatan dan utara Sulawesi yang belum sepenuhnya terkoneksi membuat distribusi daya belum dapat dilakukan secara fleksibel dari seluruh wilayah.
“Kalau sudah terkoneksi, sumbernya bisa saja dari Manado, Palu, Mamuju dan daerah lainnya. Tetapi karena belum terkoneksi antara utara dan selatan, belum bisa terhubung secara keseluruhan,” jelasnya.
Menurut Kadir, kondisi tersebut menjadi salah satu persoalan yang perlu menjadi perhatian dalam strategi jangka panjang penguatan sistem kelistrikan di Sulawesi.
Selain meminta PLN melakukan pembenahan sistem, Komisi D juga mendorong Gubernur Sulsel mengimbau seluruh bupati dan wali kota untuk melakukan penghematan penggunaan energi listrik.
Langkah tersebut dinilai penting untuk membantu mengurangi beban sistem selama proses pemulihan dan penguatan pasokan listrik berlangsung.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar