SULSELSATU.com, MAKASSAR – Anggota Komisi B DPRD Makassar, Umiyati, mendesak pemerintah mengambil langkah tegas untuk mengatasi antrean bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah SPBU serta kelangkaan LPG 3 kilogram yang dikeluhkan masyarakat.
Umiyati mengatakan, pemerintah perlu mendesak Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi agar segera menyelesaikan persoalan distribusi dan pelayanan BBM di Makassar maupun Sulawesi Selatan secara umum.
Hal itu disampaikannya kepada wartawan di Makassar, Minggu 13 September 2026.
Baca Juga : DPRD Makassar Usul Pengisian BBM Truk Diatur Malam Hari untuk Kurangi Kemacetan
Menurut Umiyati, Pertamina harus membenahi persoalan internal yang diduga berkaitan dengan SPBU nakal dan praktik penimbunan BBM. Ia menilai, jika persoalan tersebut tidak ditangani, masyarakat akan terus menjadi pihak yang dirugikan.
“Pertamina sendiri itu tugasnya harus menyelesaikan permasalahan internalnya dengan SPBU nakal dan penimbunan BBM,” tegas Umiyati.
Ia juga menyoroti kelangkaan LPG 3 kilogram atau gas melon. Kondisi tersebut, menurutnya, berpotensi membuka ruang bagi penimbun untuk menjual gas bersubsidi dengan harga lebih tinggi, sehingga semakin membebani masyarakat kecil.
Baca Juga : DPRD Makassar Warning RSIA Paramount: Tak Beres 7 Hari, Bisa Berujung Penutupan
Umiyati meminta Pertamina memastikan distribusi BBM dan LPG berjalan sesuai ketentuan serta melakukan pengawasan terhadap penyaluran di lapangan.
Ia menilai, langkah penindakan perlu dilakukan apabila ditemukan pihak yang sengaja menimbun atau menyalahgunakan distribusi energi bersubsidi.
Bendahara Fraksi PPP DPRD Makassar itu bahkan mendesak adanya evaluasi terhadap pimpinan Pertamina apabila persoalan tersebut tidak kunjung terselesaikan.
Baca Juga : DPRD Makassar Siapkan Perda HIV/AIDS, Fokus Perkuat Pencegahan dan Tekan Stigma
“Kalau perlu dirut Pertamina copot saja kalau tidak bisa mengatasi masalah ini di Makassar secara khusus dan Sulsel secara umum,” ujarnya.
Umiyati menegaskan, pemerintah dan Pertamina harus segera menghadirkan solusi konkret agar antrean BBM tidak terus mengganggu aktivitas warga dan LPG 3 kilogram kembali mudah diperoleh dengan harga sesuai ketentuan.
Ia berharap pengawasan distribusi diperketat dan setiap dugaan pelanggaran ditindaklanjuti secara tegas.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar